#MK

Kumpulan berita mk, ditemukan 1635 berita.

Yusril: Pasal 162 KUHAP tidak lagi relevan

PAKAR HUKUM Yusril Ihza Mahendra mempertanyakan berlakunya Pasal 162 KUHAP tentang keterangan saksi yang tidak dihadirkan dalam persidangan, yang dia nilai sudah tidak ...

Makna tema HUT ke-72 bagi Panglima TNI

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menjelaskan, tema HUT Ke-72 TNI "Bersama Rakyat TNI Kuat" memiliki makna tentang perjuangan kemerdekaan RI yang direbut oleh ...

PSHK: KPK berpeluang tetapkan Novanto tersangka kembali

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Miko Ginting menyatakan bahwa peluang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menetapkan Setya Novanto kembali sebagai ...

Jonan pastikan kondisi keuangan PLN masih terkendali

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan memastikan keuangan PT PLN (Persero) saat ini dalam kondisi terkendali."Kalau kondisi keuangan PLN itu ...

Ambang batas pencalonan Presiden kembali digugat

Ketentuan mengenai ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) dalam ketentuan Pasal 222 UU Pemilu kembali didaftarkan untuk diuji di Mahkamah Konstitusi ...

Yusril: Pencalonan Presiden tidak perlu ambang batas

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menilai ambang batas yang ditentukan dalam UU Pemilu sesungguhnya tidak diperlukan dalam pencalonan presiden ...

MK tolak permohonan uji materi UU kewarganegaraan

Amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan menolak permohonan uji ketentuan Pasal 41 UU Kewarganegaraan yang dimohonkan oleh ibu dari Pasukan Pengibar Bendera Pusaka ...

Wapres anggap wajar penambahan dana Parpol

Jakarta (ANTARA Sumsel)-Wakil Presiden Jusuf Kalla menganggap wajar adanya penambahan dana bagi partai politik (parpol) sebesar Rp1.000 persuara sah."Ini wajar saja untuk menyesuaikan kondisi hari ...

KPK: Partai politik harus siap diaudit BPK

Partai politik harus siap diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena parpol itu mendapatkan kenaikan bantuan keuangan dari pemerintah."Begitu memakai dana negara, ...

Fahri: OTT KPK ilegal tidak berdasarkan UU

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai Operasi Tangkap Tangan dengan berdasarkan informasi penyadapan yang dilakukan KPK ilegal karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara ...