#KONFLIK PILKADA

Kumpulan berita konflik pilkada, ditemukan 214 berita.

Wagub Sumsel minta antisipasi konflik Pilkada

Wakil Gubernur Sumatera Selatan H Ishak Mekki minta pemerintah kabupaten dan kota daerahnya, untuk selalu mewaspadai dan mengantisipasi kemungkinan terjadi konflik dalam ...

Pemkab Murawas Utara imbau warga jangan terpancing isu

Pemerintah Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan, mengimbau warga jangan terpancing isu yang belum tentu kebenarannya karena akan menjadi korban bila terjadi ...

Aktivis: Pilkada Musirawas diikuti empat pasang calon

Salah seorang aktivis pemuda di Kabupaten Musirawas Herman Sawiran memprediksi calon bupati-wakil bupati yang akan ikut bertarung pada Pilkada 2015 tidak lebih empat ...

Polres Dan TNI siap amankan Pilkada Muratara

Polres Musirawas, Sumatera Selatan dibantu anggota TNI siap mengamankan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Musirawas Utara yang akan digelar Desember ...

Polres siap amankan Pilkada OKU Desember 2015

Kapolres Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan AKBP Mulyadi menyatakan pihaknya siap membantu mengamankan proses pelaksanaan Pilkada Desember 2015 dengan menurunkan personel ...

Calon Bupati OKU Percha terancam batal

Rencana Percha Leanpuri kandidat bakal calon Bupati Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan untuk maju pada Pilkada 2015 terancam batal, karena diduga melanggar Peraturan KPU. ...

Akademisi : pilkada lewat DPRD lebih banyak positif

Seorang akademisi dari Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin Dr H Ikhsan Anwari menilai, Pilkada lewat DPRD lebih banyak positif dari pada ...

Legislator inginkan Pilkada melalui DPRD

Ketua Komisi II DPRD Sumatera Selatan menginginkan Pilkada lebih baik dengan sistem dipilih melalui DPRD. Ketua Komisi II DPRD Sumatera Selatan Budiarto Marsul ...

Hak memilih warga negara Indonesia tidak bisa diwakili

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Bersih 2014 menegaskan hak memilih warga negara tidak bisa diwakili sehingga gagasan pemilihan kepala daerah ...

Kemendagri setujui Pilkada secara langsung

Kementerian Dalam Negeri akhirnya menyetujui keinginan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengadopsi sistem pemilihan umum kepala daerah bupati dan wali kota secara ...