#KETUA MK

Pengacara Hotman Paris Hutapea mengatakan keputusannya untuk keluar dari Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) bukan karena diskors selama tiga bulan oleh Dewan Kehormatan Peradi. "Ada yang ...

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay berpendapat bahwa pemerintah harus meninjau ulang Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan ...

Ribuan buruh se-Jabodetabek yang tergabung dalam berbagai elemen siap menggelar aksi unjuk rasa menuntut pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law di depan komplek Gedung MPR/DPR/DPRD RI, ...

Sepanjang tahun 2021, DPR RI melakukan berbagai tugas dan fungsinya masih dalam situasi pandemi COVID-19, namun hal itu tidak mengurangi kinerja lembaga tersebut menjalankan fungsi legislasi, ...

Advokat Maskur Husain mengungkapkan penggunaan uang suap yang diduga berasal dari mantan Wakil Ketua DPR dari fraksi Partai Golkar Azis Syamsuddin. "Saya bacakan Berita Acara Pemeriksaan ...

Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru akan mengkaji ulang besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022 yang sudah disahkan senilai Rp3.144.446. Pengkajian ulang itu disampaikannya guna ...

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan pemerintah menargetkan merevisi UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja kurang dari dua tahun. ...

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bersama 17 LBH menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) bertentangan dengan UUD 1945 ...

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron merespons pernyataan Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan yang menyebut polisi, hakim hingga jaksa tidak layak dijerat dengan operasi ...

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Fajri Nursyamsi menilai kewenangan kejaksaan terkait dengan penyadapan yang akan diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang ...