#KEBERADAAN ORMAS

Kumpulan berita keberadaan ormas, ditemukan 35 berita.

Menuju meja hijau pembubaran ormas

Pemerintah menempuh upaya hukum menyusul keputusan pada Senin (8/5) untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sedangkan pihak HTI bersiap menyampaikan pembelaan ...

Stop Eksploitasi pekerja rumah tangga di Indonesia

Sudah sekitar 12 tahun bertahan bekerja sebagai pekerja rumah tangga (PRT), Sari Andiyati (27) mengaku mengalami pahit getir saat terpaksa menjalani profesi dikenal ...

Semangat santriwati menyatukan suara dalam aksi damai 302

Aksi damai 302 bela ulama di depan Masjid Agung, Jumat turut diramaikan oleh santriwati Pondok Pesantren dalam satu suara untuk membela ulama.Pantauan pewarta ...

16 Camat di Sumsel diperiksa Kejagung

Sebanyak 16 camat diperiksa tim Kejaksaan Agung di Gedung Kejati Sumsel, Palembang, Kamis, terkait kasus penyelewengan dana hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada ...

Pancasila kunci keutuhan Indonesia

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa merupakan kunci untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari ancaman paham kekerasan dan ...

Pemkab Muratara desak bentuk sekretariat KPU

Pemerintah Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan, mendesak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musirawas untuk membentuk sektariat di wilayah itu dan ...

Moeldoko: ISIS tak boleh berkembang di Indonesia

Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko menegaskan, "Islamic State of Iraq and Syria" (ISIS) tak boleh berkembang di Indonesia karena dapat menimbulkan perpecahan di tengah ...

Pemprov Sumsel perketat seleksi penyaluran dana bansos

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperketat penyeleksian penyaluran dana bantuan organisasi masyarakat di daerah tersebut agar tidak terjadi penerimaan dua kali. ...

Menko Kesra: penyerapan BSM masih kurang

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono mengakui penyerapan program bantuan siswa miskin (BSM) sampai sekarang memang masih ...

Indonesia butuh UU Ormas lebih tegas

Pengamat hukum dan politik dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Dr. Johanes Tubahelan, SH.MHum berpendapat bahwa Indonesia membutuhkan undang-undang yang lebih tegas ...