Pemprov Papua Barat bentuk Pokja untuk tingkatan indeks demokrasi

id Indeks Demokrasi Indonesia, Papua Barat, BPS, Kesbangpol,indeks demokrasi

Data IDI Papua Barat tahun 2018 (Antara/Toyib)

Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Barat membentuk kelompok kerja yang melibatkan puluhan institusi untuk meningkatkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di daerah tersebut.

Seperti diketahui IDI Papua Barat tahun 2018 berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) masuk dalam kategori buruk. Dari 33 provinsi di Indonesia, Papua Barat memperoleh nilai IDI terendah yakni 58,29.

"Pokja sudah beberapa kali menggelar pertemuan, kita berkoordinasi dengan seluruh instansi. Intinya membahas tentang apa yang harus kita lakukan bersama untuk meningkatkan Indeks Demokrasi di Papua Barat," kata Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Papua Barat, Saman B Tangdikanna di Manokwari, Selasa.

Baca juga: DKI jadi provinsi dengan IDI tertinggi di Indonesia

Pemprov Papua Barat, lanjut Saman, akan berkoordinasi dengan BPS untuk memperoleh data tentang kejadian-kejadian tahun 2018 yang berdampak pada penurunan IDI di daerah tersebut. Sinergitas antara instansi pun akan dilakukan agar semua menjalankan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.

"Kita harus tahu, fakta apa yang terjadi sehingga bisa dilakukan perbaikan. Kami juga akan meminta masukan dari media karena media yang paling cepat menerima informasi," ujarnya lagi.

Kepala BPS Papua Barat, Endang Retno Subiyandini pada kesempatan terpisah menjelaskan, angka IDI Papua Barat 2018 yang mencapai 58,29 merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek yakni kebebasan sipil yang bernilai 82,11, hak-hak politik yang memperoleh nilai 40,11 dan Lembaga Demokrasi yang bernilai 57,21.

Baca juga: BPS: indeks demokrasi Jateng masih di bawah nasional

"Untuk Papua Barat, kami BPS di daerah hanya memotret, selanjutnya yang memberikan nilai BPS pusat," kata dia.

Sepanjang tahun 2009 hingga 2018, sebut Endang, hanya aspek kebebasan sipil yang berkategori baik. Sebaliknya, aspek hak-hak politik konsisten berada pada kategori buruk. Sementara itu, aspek lembaga demokrasi menjadi satu-satunya aspek yang senantiasa berada pada kategori sedang hingga buruk.

Pada tahun 2018, aspek kebebasan sipil yang pada periode-periode sebelumnya selalu memiliki indeks di atas 90, justru mengalami penurunan tajam sebesar 10,31 poin menyentuh angka 82,11. Begitu pula pada aspek lembaga demokrasi, setelah memiliki kinerja berkategori sedang pada tahun 2017, aspek ini mengalami penurunan sebesar 5,93 poin menjadi 57,21.

"Fenomena yang menarik adalah pada aspek lembaga demokrasi. Capaian nilai indeks aspek ini pada tahun 2018 terkategori buruk. Sejak pengukuran IDI pertama pada 2009 hingga 2018, aspek lembaga demokrasi cukup mengalami fluktuasi yang bervariasi," ujarnya lagi.

Penyumbang terbesar kemerosotan nilai IDI pada lembaga demokrasi di Papua Barat, kata dia, terkait rendahnya prosentase peraturan daerah yang di lahirkan DPR Papua Barat.

Pewarta : Toyiban
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar