"Nanti BRIN ini harapannya adalah mengkonsolidasikan suatu kelembagaan yang ada di Indonesia, siapa yang akan ditugasi apa," kata Nasir dalam diskusi bersama media di Jakarta, Selasa.
Adapun 10 bidang penelitian dan pengembangan adalah pangan dan pertanian; kesehatan dan obat-obatan; teknologi, informasi dan komunikasi; transportasi; material maju; pertahanan dan keamanan; energi baru terbarukan; maritim; kebencanaan; dan sosial humaniora.
Nasir menuturkan BRIN akan berfungsi untuk menugaskan lembaga penelitian dan pengembangan berdasarkan fokus bidang riset, misalnya bidang pangan dan pertanian dikerjakan oleh sejumlah lembaga penelitian dan pengembangan, misalnya bidang pangan dan pertanian dapat ditugaskan kepada Kementerian Pertanian Kementerian Kelautan dan Perikanan; di bidang kesehatan dan obat-obatan ditugaskan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perindustrian; di bidang teknologi, informasi dan komunikasi, ada Kementerian Komunikasi dan Informatika dan kementerian atau lembaga lain.
Semua lembaga penelitian dan pengembangan di seluruh kementerian dan lembaga akan dihubungkan sehingga riset akan lebih fokus dan terarah, serta anggaran riset yang ada di kementerian dan lembaga bisa digunakan lebih efisien dan efektif.
Pembentukan BRIN tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek) yang telah disahkan pada 16 Juli 2019.
Nasir menuturkan rencananya semua lembaga penelitian dan pengembangan akan berada di bawah BRIN termasuk Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), Badan Tenaga Nuklir Nasional dan lembaga penelitian dan pengembangan di bawah kementerian. Nasir membayangkan pemimpin BRIN adalah Menristekdikti/Kepala BRIN seperti Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Ia mengatakan perlunya konsolidasi lembaga penelitian dan pengembangan untuk mengatasi tumpang tindih penelitian, yang kerap kali terjadi antar lembaga dengan mengerjakan fokus riset yang sama sehingga menimbulkan ketidakefisienan penggunaan biaya.
Dalam kasus ini, dia mencontohkan BPPT dan LIPI sama-sama melakukan riset di bidang pangan dan pertanian serta material, kemudian BPPT dan Lapan sama-sama melakukan riset di bidang pesawat tanpa awak. Riset yang sama yang dilakukan sendiri-sendiri oleh beberapa lembaga ini kemudian menciptakan biaya yang mahal, yang sebenarnya bisa diefisienkan melalui integrasi.
"Ini harus di-'link'-kan (dihubungkan) dulu, istilah saya itu didivisikan dulu pada kelompok bisnis, lalu diindukkan," ujarnya.
Oleh karena itu, Nasir menuturkan dengan BRIN sebagai koordinator lembaga penelitian dan pengembangan, maka lembaga penelitian dan pengembangan yang ada di Indonesia dibagi berdasarkan divisional untuk mengerjakan riset tertentu. Bahkan pegawai penelitian dan pengembangan bisa ditarik dari sejumlah lembaga penelitian dan pengembangan untuk bersama-sama mengerjakan suatu fokus atau bidang riset.
"Organisiasi di-'create' (dibentuk) berdasarkan divisional, maka nanti LIPI, BPPT dan semuanya itu harus direorganisasi dalamnya, tugasnya harus jelas, tidak menyebar ke mana-mana, nah nanti bisa redistribusi pegawai," tuturnya.
Begitu pula dengan perguruan tinggi, akan dihubungkan berdasarkan fokus riset bidang tertentu, sehingga sejumlah perguruan tinggi bisa terintegrasi untuk penguatan riset pada fokus bidang yang akan ditugaskan.
Baca juga: Badan riset nasional bisa jadi lembaga koordinator
Baca juga: Menteri Nasir : Idealnya penelitian terpusat
Pewarta: Martha Herlinawati S
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2019
