Hasto: setelah pembubaran TKN, belum ada lembaga penggantinya

id Pembubaran TKN,Jokowi bubarkan TKN,Pertemuan Sekjen KIK

Para sekjen partai politik anggota KIK bertemu di sebuah hotel di Jakarta, Jumat (26/7/2019) malam, setelah pembubaran Tim Kampanye Nasional (TKN) (Istimewa)

Jakarta (ANTARA) - Mantan Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto, mengatakan setelah pembubaran TKN belum ada lembaga lain yang akan dibentuk sebagai pengganti TKN.

"Mantan jajaran pimpinan TKN belum berpikir untuk membentuk lembaga baru pengganti TKN. Adanya wacana akan dibentuk Setgab atau sekretariat gabungan, itu hanya isu," kata Hasto Kristiyanto seperti dikutip melalui siaran persnya yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Menurut Hasto, prinsipnya mantan jajaran pimpinan TKN tetap berkomunikasi satu sama lain. "Adanya kemajuan teknologi saat ini, kami bisa melakukan rapat-rapat menggunakan komunikasi yang lebih baik," kata Hasto.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan menjelaskan, komunikasi di antara mantan jajaran TKN terus berjalan, khususnya di antara sekretaris jenderal partai politik anggota Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

Menurut Hasto, setelah pembubaran TKN di Menteng, Jakarta,pada Jumat (26/7) petang, dilanjutkan dengan pertemuan para sekretaris jenderal anggota KIK di sebuah hotel berbintang di Jakarta, pada Sabtu (26/7) malam.

Pada pertemuan para sekretaris jenderal tersebut, kata dia, bagaimana para sekjen menjelaskan kebijakan Presiden ke depan, kepada seluruh ketua Umum partai.

"Pada pertemuan para sekjen, juga menyepakati agenda penting dan strategis, yakni seluruh sekjen anggota KIK bertanggungjawab dalam menjabarkan kebijakan Presiden bersama para ketum," jelas Hasto.

Terkait bentuk lembaganya seperti apa, menurut Hasto, hal itu baru akan dibicarakan pada pertemuan dengan para ketua umum maupun dengan presiden.

"Pada prinsipnya, semacam forum komunikasi di antara para sekjen, sehingga tugas dalam menjabarkan kebijakan akan dapat dijalankan dan membangun koordinasi yang lebih baik, guna mengawal pemerintahan Presiden Jokowi selama lima tahun ke depan," katanya.

Pewarta : Riza Harahap
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar