"Tingginya harga tiket pesawat dari dan ke Maluku dalam setahun terakhir berdampak inflasi di Maluku tinggi, bahkan melebihi rata-rata nasional," kata Gubernur dalam siaran pers diterima Antara, Kamis.
Gubernur yang sedang berada di Jakarta dalam rangka menghadiri Rakornas Pengendalian Inflasi 2019 yang dibuka Wakil Presiden, Jusuf Kalla di Hotel Sahid Jakarta, menyebutkan tingginya harga tiket merupakan salah satu faktor utama pemicu inflasi di Maluku.
Menurut dia, perkembangan inflasi Maluku sejak 2015 hingga tahun 2017 mengalami penurunan, tetapi kemudian mengalami tekanan di akhir tahun 2018 mencapai 3,35 persen, dan hingga Juni 2019 tercatat mencapai 4,1 persen.
"Tingkat inflasi hingga Juni 2019 ini malah lebih tinggi dari sasaran inflasi Maluku yang ditetapkan tim pengendali yakni 3,5 persen, dan lebih tinggi dibandingkan nasional yang hanya 3,28 persen. Salah satu penyebabnya adalah kenaikan tarif angkutan udara yang begitu tinggi," katanya.
Gubernur mengatakan tercatat sebanyak 63 rute penerbangan domestik dari dan ke Maluku, di mana 14 rute yang menghubungkan 11 kabupaten/kota di Maluku dan 49 rute lainnya untuk luar daerah atau antarprovinsi.
Dari jumlah tersebut, hanya 20 rute penerbangan antarprovinsi yang mengalami penurunan batas atas sesuai Keputusan Menteri Perhubungan No.106 tahun 2019, dan selebihnya tidak mengalami perubahan tarif.
Karena itu, Gubernur Murad meminta kebijakan Presiden Joko Widodo melalui Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk mempertimbangkan seluruh rute penerbangan domestik dari dan ke Maluku dapat dimasukkan dalam kebijakan penurunan batas atas dan batas bawah tarif angkutan udara.
"Maluku adalah daerah kepulauan dan transportasi udara sangatlah penting. Karena itu saya minta untuk dipertimbangkan 63 rute penerbangan domestik dari dan ke Maluku dapat dimasukkan dalam kebijakan penurunan batas atas dan batas bawah tarif angkutan udara," katanya.
Gubernur juga berharap Satgas Pangan bentukan Polda Maluku dapat terus melaksanakan tugasnya, karena sangat membantu pengendalian harga kebutuhan pokok di masyarakat, termasuk menekan laju inflasi.
Selain itu, masyarakat juga perlu didorong untuk tidak tergantung pada konsumsi beras, mengingat masih banyak makanan pokok khas Maluku seperti sagu dan umbi-umbian dapat dijadikan makanan utama.
"Beras bukan satu-satunya makanan pokok sumber karbohidrat. Di Maluku sagu dan umbi-umbian sangat banyak dan kandungan karbohidratnya lebih tinggi dari beras," ujar Gubernur.
Sementara itu, Wapres Jusuf Kalla saat membuka Rakornas Pengendalian Inflasi 2019 meminta pemerintah melalui instansi terkait dan pemangku kepentingan lainnya segera melakukan harmonisasi kebijakan moneter, suku bunga, produksi, infrastruktur serta kepastian berinvestasi bagi pengusaha.
"Inflasi itu ibarat tekanan darah. Kalau terlalu tinggi, bisa pingsan. Kalau terlalu rendah, pun bisa pingsan," guyon Wapres dengan gayanya yang khas.
Ia mengajak pemangku kepentingan terkait dapat menjalin kemitraan yang harmonis. "Jadi inflasi ringan dan dapat dikendalikan itu intinya lakukan harmonisasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BI dan stakeholder lainnya," ujar Wapres.
Pewarta: Jimmy Ayal
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2019
