Pembangunan perikanan perbatasan RI-Filipina diperjuangkan Sangihe

id Bupati Sangihe,KKP,pembangunan perikanan,perbatasan Indonesia Filipina

Bupati Sangihe, Sulawesi Utara, Jabes Gaghana bersama tim bertemu pejabat KKP di Jakarta, Selasa (23/7/2019) untuk memperjuangkan pembangunan pertanian di daerah perbatasan Indoneia-Filipina . (FOTO ANTARA/HO-Humas Pemkab Sangihe)

Sulut, Tahuna (ANTARA) - Bupati Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, Jabes Ezar Gaghana, Selasa, menemui pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) guna memperjuangkan pembangunan perikanan di daerah perbatasan dengan negara Filipina.

"Hari ini bupati bersama pejabat Pemkab Sangihe bertemu dengan Frits Lesinussa, Direktur Pelabuhan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan," kata Kasubag Protokol Humas Pemkab Sangihe, Irianto Manumpil, saat dihubungi di Jakarta.

Dia menjelaskan, dalam pertemuan dengan pejabat KKP, Bupati Jabes Gaghana didampingi Asisten Ekonomi Pembangunan Benhart Pilat, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Ernest Unas bersama Ketua Tim Penggerak PKK Hermin Ririswati Gaghana Katamsi.

Bupati mengatakan Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki wilayah laut yang lebih luas dari daratan sehingga sangat strategis dikembangkan pembangunan sektor perikanan.

Kehadiran tim Pemerintah Kabupaten Sangihe di KKP, kata bupati, guna menindaklanjuti hasil pertemuan mereka dengan Presiden Jokowi.

"Kehadiran kami di sini guna menindaklanjuti hasil pertemuan gubernur, bupati dan wali kota se-Sulut dengan Presiden Joko Widodo bulan Mei 2019 yang lalu," katanya.

Hasil pertemuan tersebut, kata bupati, mendorong Pemkab Sangihe melakukan lobi di beberapa kementerian, termasuk KKP guna percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara Filipina itu.

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian KKP,  katanya, antara lain pengembangan infrastruktur Pelabuhan Perikanan Dagho, pembangunan "cold storage", pembangunan tempat pelelangan ikan (TPI) serta pembangunan infrastruktur lainnya yang sangat dibutuhkan oleh nelayan di Sangihe.

Bupati Gaghana juga minta kepada Direktur Pelabuhan Perikanan KKP bersama para kepala seksi di kementerian itu yang hadir dalam pertemuan agar menindaklanjuti serta meneruskan kepada pimpinan.

"Kami sangat berharap, usulan dari masyarakat Kepulauan Sangihe ini diteruskan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti demi kesejahteraan masyarakat kepulauan Sangihe," kata bupati.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Benhart Pilat, menambahkan, persoalan yang dihadapi nelayan di Kabupaten Sangihe pascatangkap, mereka kesulitan mendapatkan es yang mempunyai daya tahan lama serta tidak ada "cold storage" guna menampung ikan hasil tangkapan.

"Kami berharap melalui kebijakan Ibu Menteri KKP persoalan nelayan yang ada di Kepulauan Sangihe dapat teratasi," kata Ben Pilat.

Direktur Pelabuhan Perikanan, Frits Lesinussa menyambut baik kehadiran Bupati Sangihe bersama tim, dan berjanji akan menindaklanjuti apa yang menjadi kerinduan pemerintah dan masyarakat Sangihe.

"Kami akan memperhatikan dan menindaklanjuti apa yang menjadi harapan pemerintah serta masyarakat Sangihe termasuk pengembangan Pelabuhan Perikanan Dagho bersama fasitasnya sehingga dapat berfungsi dengan baik dan bisa di singgahi bukan hanya kapal ikan lokal tapi juga kapal ikan dari luar daerah," kata dia.

Baca juga: Nelayan Filipina masih curi ikan di perairan Sangihe

Baca juga: SKI Sangihe minta nelayan jaga kualitas ikan

Baca juga: Sangihe ingatkan penggunaan bom ikan dilarang



Pewarta : Jerusalem Mendalora
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar