Kementerian LHK upayakan penurunan gas rumah kaca hingga 29 persen

id penurunan gas rumah kaca,kementerian lingkungan hidup kehutanan,universitas jember

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) Kementerian LHK Ruandha Agung Sugardiman memberikan kuliah umum di Universitas Jember, Jumat (19/7) (Foto Humas Unej)

Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mengupayakan untuk menurunkan jumlah angka gas rumah kaca yang dihasilkan oleh Indonesia hingga berkurang sebanyak 29 persen.

"Indonesia diperkirakan menghasilkan gas rumah kaca sebanyak 2,8 juta giga ton pada tahun 2030, sehingga pemerintah Indonesia akan berupaya menurunkannya," kata Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) Kementerian LHK Ruandha Agung Sugardiman dalam kuliah umum di Universitas Jember, Jawa Timur, Jumat.

Kuliah umum bertema "Tantangan Perubahan Iklim Masa Depan: Menstimulasi Upaya Aksi Mitigasi dan Adaptasi Masyarakat Yang Cepat Tanggap Terhadap Perubahan Iklim" yang dimoderatori langsung oleh Rektor Universitas Jember Moh. Hasan dihadiri oleh para akademisi, peneliti lingkungan dan mahasiswa kampus setempat.

Menurut dia pengurangan produksi gas rumah kaca Indonesia ditargetkan diperoleh dari sektor kehutanan sebanyak 17,2 persen dan sektor energi sebanyak 11 persen, sementara sisanya merupakan pengurangan gas rumah kaca dari sektor lain semisal sektor pertanian, limbah dan industri.

"Komitmen itu sesuai dengan kesepakatan Paris Agreement yang telah ditandatangani oleh Menteri LHK di markas besar PBB tahun 2016," tuturnya.

Ia menjelaskan upaya penurunan produk gas rumah kaca di bidang kehutanan ditempuh dengan usaha penanggulangan deforestasi di Indonesia yang angkanya mencapai 600 ribu hektare per tahun menjadi 325 hektare per tahun.

"Kementerian LHK juga tengah mengusahakan rehabilitasi 12 juta hektare lahan kritis dan restorasi 2 juta hektare lahan gambut, serta terus mencegah kebakaran hutan yang menyebabkan bencana asap," katanya.

Selain itu, lanjut dia, Kementerian LHK juga menganggarkan 74 persen anggarannya atau setara Rp3,4 triliun sebagai anggaran rehabilitasi lahan di Indonesia.

Sementara di sektor energi, pemerintah bertekad melaksanakan efisiensi di pemanfaatan energi, penggunaan teknologi batu bara bersih, kewajiban penggunaan bahan bakar nabati sebanyak 30 persen di sektor transportasi, penambahan jaringan dan stasiun pengisian bahan bakar gas, serta yang terbaru kebijakan mobil listrik.

"Pengurangan gas rumah kaca oleh semua negara di dunia sesuai arahan PBB diharapkan mampu menghambat kenaikan suhu dunia hingga hanya berkisar pada 1,5 derajat celcius saja. Sebab jika sudah melampaui angka tersebut, maka akan banyak negara yang terkena dampaknya, termasuk Indonesia yang merupakan negara tropis sekaligus negara kepulauan," katanya.

Ia juga mengajak dunia perguruan tinggi untuk turut berpartisipasi dalam pengurangan produksi gas rumah kaca karena Kementerian LHK memiliki program kampung iklim atau proklim yakni program yang mendidik dan mempersiapkan masyarakat Indonesia agar mampu beradaptasi dengan perubahan iklim, serta usaha mitigasi bencana akibat perubahan iklim.

Sementara Rektor Universitas Jember Moh. Hasan mengatakan kampusnya berpengalaman dalam menjalankan berbagai program terkait pengurangan gas rumah kaca seperti progam mitigasi bencana berbasis lahan yang didukung oleh Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF), Kementerian LHK, Bappenas, serta USAID di Taman Nasional Meru Betiri (TNMB) dan desa penyangganya.

"Kami akan mencoba memasukkan proklim sebagai salah satu tema Kuliah Kerja Nyata di Universitas Jember, sehingga nantinya bakal ada Kuliah Kerja Nyata tematik perubahan iklim," tuturnya.

Baca juga: Menteri LHK: penurunan emisi untuk kesejahteraan rakyat

Baca juga: Indonesia siapkan rencana kontribusi penurunan emisi

Pewarta : Zumrotun Solichah
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar