Jakarta (ANTARA News) - Badan Koordinator Nasional Penanganan Bencana (Bakornas PB) membutuhkan peralatan komunikasi berteknologi canggih, untuk bisa menangkap dan menyebarkan informasi bencana secara cepat (real time) serta dapat diakses dari segala penjuru dunia. Hal itu disampaikan oleh Menko Kesra Aburizal Bakrie ketika mengunjungi Bakornas PB di Jakarta, Rabu, bersama Menteri Kerja sama Internasional Prancis Andre Wiltzer, Menteri Dalam Negeri Prancis Masse Henri, Prefet Presiden Civipol Rondepierre Alain, dan Dubes Prancis untuk Indonesia Boivineau Catherine. Seperti dikutip dari siaran persnya, Menko Kesra dalam kesempatan itu menyatakan bahwa Indonesia membutuhkan peralatan komunikasi dan informasi yang lebih canggih dengan generator sendiri. "Jadi kalau terjadi bencana, peralatan komunikasi dan informasi yang berada di daerah gempa tetap bisa berfungsi meski aliran listriknya mati," kata dia. Ia juga menjelaskan bahwa peralatan yang canggih tidak bertujuan meniadakan bencana, tapi justru memberikan informasi kepada masyarakat secara lebih cepat sehingga angka korban bisa ditekan sedemikian rupa. Kunjungan delegasi Prancis itu merupakan kunjungan untuk melihat langsung bantuan peralatan yang telah diberikan ke Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Kedaruratan di pusat maupun di tiga provinsi yakni Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, dan DKI Jakarta. Proyek kerja sama peningkatan kapasitas Pusdalops ini sudah dimulai sejak Mei 2006 dan selesai seluruhnya pada November 2007. Pihak Bakornas PB mengakui kendala yang dihadapi dalam penanganan darurat bencana antara lain komunikasi yang tidak lancar akibat terputusnya jalur komunikasi, terutama untuk kawasan terpencil. Dengan peningkatan peralatan komunikasi dan informasi, diharapkan kemampuan Pusdalops akan membaik dan bisa memberikan pertolongan yang lebih sigap kepada para korban bencana. Pada kesempatan itu Masse juga menjelaskan bahwa negaranya telah memberi bantuan senilai 2,5 juta Euro untuk peralatan dan pelatihan tenaga peroperasian peralatan informasi tersebut. Bantuan itu belum termasuk bantuan yang akan diberikan untuk tiga provinsi lain, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, dan Jambi. Menko Kesra menjelaskan, bantuan itu juga didampingi oleh dana dari Pemerintah Indonesia baik lewat APBN maupun APBD.(*)

Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2008