Hal tersebut terungkap dari keterangan sejumlah pengusaha jasa konstruksi yang diperiksa sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan terdakwa PT Putra Ramadhan di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu.
Direktur PT Lisna Jaya Utama Tularno Nugroho mengakui perusahaannya pernah dipinjam benderanya untuk melaksanakan pekerjaan di Kabupaten Kebumen pada 2016.
Dalam kesepakatan antara kedua perusahaan, kata dia, PT Lisna Jaya hanya bertugas memasukkan penawaran ke Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kebumen.
"Isi penawaran sampai pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan oleh PT Tradha," katanya.
Dalam kerja sama itu, kata dia, disepakati fee sebesar 1 persen dari nilai proyek.
"Satu pekerjaan, mendapat Rp23 juta," katanya dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Antonius Widjantono itu.
Uang Rp23 juta itu sendiri, kata Tularno, sudah dititipkan kepada KPK.
Keterangan senada juga disampaikan Direktur PT Sarana Multi Usaha, Eka Yongtono.
PT Sarana Multi Usaha, kata dia, juga sama sekali tidak mengerjakan pekerjaan apapun ketika benderanya dipinjam oleh PT Tradha.
Fee sebesar 1 persen yang diterima atas peminjaman nama PT Sarana Multi Usaha untuk pengerjaan sejumlah proyek itu, kata dia, mencapai Rp245 juta.
"Uangnya susah kami kembalikan ke negara melalui KPK," kata pimpinan perusahaan yang berdomisili di Jawa Timur itu.
Sementara itu, mantan Bupati Kebumen Yahya Fuad mengakui praktik pinjam bendera yang dilakukan perusahaannya.
Menurut dia, hal tersebut lebih bertujuan pada pemerataan pekerjaan bagi seluruh kontraktor.
"Ini untuk mengantisipasi terjadinya kesungkanan jika Tradha ikut dalam lelang pekerjaan. PT Tradha sering dikaitkan sebagai perusahaan bupati," katanya.
Baca juga: KPK periksa delapan saksi kasus Bupati Kebumen
Baca juga: Mantan Bupati Kebumen habiskan Rp1 miliar urus DAK 2016
Baca juga: Taufik Kurniawan: Setoran Bupati Kebumen kontribusi untuk PAN
Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Eddy K Sinoel
Copyright © ANTARA 2019
