Manokwari (ANTARA) - ​Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Papua Barat menyepakati hampir 4.000 yang akan dilaksanakan pada tahun 2020.

"Untuk melaksanakan kegiatan sebanyak itu pemerintah daerah membutuhkan anggaran lebih dari Rp8 triliun," kata Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan di Manokwari, Kamis.

Usai kegiatan tersebut ia berharap program kerja yang disepakati ini wajib ditindaklanjuti organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pada kegiatan yang dihadiri para bupati/wali kota, Inspektur Jenderal Kemendagri serta pejabat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) itu menyepakati sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program kegiatan tahun depan sebanyak 429 program dengan sebanyak 3 798 kegiatan.

Jumlah pagu indikatif program tahun 2019 disepakati Rp8.652.907.455.555.

Ada pula program dan kegiatan yang belum terakomodasi dalam rancangan rencana kerja pembangunan daerah​​​​​​​ (RKPD) Provinsi Papua Barat tahun 2020, yakni 54 program dengan sebanyak 216 kegiatan. Hal tersebut karena bukan kewenangan provinsi dan kegiatan prioritas RKPD di di daerah ini.

Kesepakatan Musrenbang ini ditandatangani para bupati/wali kota atau kepala Bappeda kabupaten/kota se-papua Barat. Gubernur pun ikut tanda tangan selaku pimpinan sidang musrenbang RKPD.

Gubernur mengatakan, forum Musrembang merupakan forum penting dan strategis dalam menyusun RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) yang berpedoman pada RPJMD tahun 2017-2022.

‘’Sehingga pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang diseleraskan dalam forum Musrembang diharapkan tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pencapaian pembangunan nasional dan pembangunan daerah,’’ ujar Dominggus.

Musrenbang RKPD Provinsi Papua Barat tahun 2020 bertema ‘’Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkelanjutan".

Sesuai tema tersebut Gubernur meminta OPD untuk bekerja sungguh-sungguh karena tingkat kemiskinan, pengangguran di Papua Barat masih tinggi.

‘’Indeks pembangunan manusia di Papua Barat masih di bawah rata-rata nasional, tingginya tingkat ketimpangan pendapatan, gini rasio serta indeks kesenjangan wilayah yang signifikan menjadi tantangan kita semua untuk memperbaiki capaian kinerja di berbagai sektor pembangunan di tahun 2020,’’ demikian Dominggus Mandacan.
​​​​​​​
Baca juga: Gubernur Dominggus: 72,4 persen jalan di Papua Barat belum diaspal

Baca juga: Papua Barat akan usulkan penetapan 20 area hutan adat

Baca juga: OAP didorong menjadi prajurit TNI di Papua Barat

Pewarta: Toyiban
Editor: Andi Jauhary
Copyright © ANTARA 2019