"Hal lain yang perlu dipikirkan dan belum ada diide capres adalah penguatan kelembagaan pertanian-pangan di tingkat nasional," katanya di Jakarta, Senin.
Jakarta (ANTARA) - Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Said Abdullah mengatakan bahwa penguatan kelembagaan terhadap berbagai kelompok penghasil pangan seperti petani dan nelayan adalah hal yang mutlak untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan anggota keluarga mereka.

"Hal lain yang perlu dipikirkan dan belum ada diide capres adalah penguatan kelembagaan pertanian-pangan di tingkat nasional," katanya di Jakarta, Senin.

Said mengingatkan bahwa mandat undang-undang pangan tentang kelembagaan pangan haruslah segera bisa diwujudkan.

Menurut dia, dengan adanya kelembagaan pangan ini maka koordinasi dan gerak langkah pembangunan pertanian pangan juga akan lebih terkoordinasi.

Sebelumnya kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) mengusulkan penerapan pertanian presisi sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok produsen pangan di Nusantara.

Ketua KTNA Winarno Tohir di Jakarta, Senin (15/4), mengatakan bahwa spirit pertanian presisi adalah meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan ramah lingkungan.

 Ketua Harian Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Marthin Hadiwinata juga menyatakan perlunya komitmen dalam memperkuat kelembagaan sektor kelautan dan perikanan.

"Efektivitas kelembagaan yang ada saat ini dalam membaca proses perikanan masih dipertanyakan," kata Ketua Harian Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Marthin Hadiwinata dalam diskusi tentang sektor kelautan dan perikanan yang digelar di Jakarta, 14 Februari lalu.

Menurut Marthin, kelembagaan seperti dalam bentuk BUMN seperti Perindo dan Perinus dinilai masih belum terasa efektif dan optimal terutama bagi nelayan skala kecil yang merupan 95 persen dari produksi perikanan nasional.

Pada masa datang, masyarakat perikanan termasuk nelayan kecil mesti dapat lebihi lagi dilibatkan dalam proses produksi perikanan Nusantara.

"Ke depan, siapapun yang terpilih, bila kelembagaan pangan perikanan tidak dilakukan, maka akan kembali lagi ke masa-masa sebelumnya," katanya.

Selain itu, ujar Marthin Hadiwinata, penting pula bagi seluruh capres untuk dapat memberikan komitmen terhadap jaminan harga pangan perikanan Nusantara.

Sementara itu, Koordinator Institut Hijau Indonesia (IHI) Chalid Muhammad menyatakan, kelembagaan pangan perikanan yang penting di Tanah Air adalah Bulog atau lembaga yang semacamnya yang dapat menyerap tangkapan nelayan.
Baca juga: Pengamat: Kedaulatan pangan tempatkan petani sebagai tujuan akhir

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2019