Isu sekarang ini bukan mengenai 'clean government' lagi, isunya adalah soal agamaJakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menyatakan 82 nama calon legislatif DPD dan DPRD mantan narapidana yang dirilis oleh KPU beberapa waktu lalu tidak memiliki dampak yang berarti bagi pemilih.
"Isu sekarang ini bukan mengenai 'clean government' lagi, isunya adalah soal agama," kata Ray saat ditemui usai forum Hak Pilih dan Ketersediaan Logistik untuk Pemilu Aman dan Damai di Jakarta, Selasa.
Menurut Ray, kriteria caleg bersih sudah mulai bergeser dan tidak terlalu menjadi acuan orang dalam memilih calon legislatif pada 17 April mendatang.
"Masyarakat sudah tidak seberapa peduli apakah dia mantan koruptor atau tidak. Apalagi orang ini pandai sekali mengkapitalisasi isu agama, wah itu semakin mudah diterima orang meskipun dia mantan narapidana korupsi," ujarnya.
Lebih lanjut, Ray mengatakan bahwa karena perhatian orang sedang banyak terhadap isu yang berkaitan dengan agama maka sekarang yang paling beragamalah yang punya kecenderungan untuk dikenal oleh masyarakat.
"Meskipun yang terlihat itu mantan koruptor tetap punya potensi dia terpilih karena dia mampu membawa isu agama untuk mem-'branding' dirinya," ucap Ray.
Selain itu menurut Ray jumlah calon legislatif yang terlalu banyak juga akan mempengaruhi pemilih untuk malas dalam memilah dan mencari informasi tentang anggota calon legislatif tersebut.
"Sekarang orang sudah kesulitan nyari-nyari caleg karena surat suara yang banyak, orang punya potensi mencoblos partai atas," ujarnya.
Ray mengatakan calon legislatif mantan narapidana itu masih bisa mendapat kesempatan dan berpotensi untuk lulus ke Senayan.
"Suara mereka, nah partainya nanti akumulasinya ke suara mereka yang nomor satu atau dua di dalam itu selama kursi masih tersedia jadi mereka dari proses penghitungan suara masih mungkin dapat limpahan suara yang memungkinkan mereka dapat kursi,” jelasnya.
Ray berharap nama-nama calon legislatif mantan narapidana dapat dimunculkan lagi oleh KPU, termasuk nama-nama mereka yang belum menyerahkan daftar kekayaan pribadi agar masyarakat lebih hati-hati.
"Sekarang coba siapa yang teriak-teriak kepada KPU supaya KPU buka dan umumkan nama-namanya. Dulu kan ada semangat dari KPU untuk ngumuminnya, sekarang cuma sehari saja selesai. Tidak bersambut di publiknya karena isu orang sudah bukan itu (pemerintahan yang bersih), isu orang sekarang tentang agama," tuturnya.
Pewarta: M Arief Iskandar dan Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2019
