"Kami catat ada beberapa persoalan dalam pertahanan dan keamanan, karena itu akan meminta masukan dari Menteri Pertahanan, Panglima TNI dan Gubernur Lemhanas," kata Ketua Lembaga Pengkajian MPR RI Rully Chairul Azwar dalam Pleno Khusus di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.
Dia mencontohkan terkait sistem hankamrata adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta, yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya yang ada dalam Pasal 30 ayat 2 UUD 1945.
Menurut dia, hakikat ancaman saat ini sudah jauh berubah dibandingkan ketika para pendiri bangsa merumuskan ancaman wilayah kedaulatan Indonesia.
"Saat ini ancaman non-fisik terlihat sekali. Penanganan dan penerapan pasal ini saat ini berbeda, sehingga kami ingin mendengarkan masukan," ujarnya.
Selain itu menurut dia, terkait hak memilih dan dipilih prajurit TNI, saat ini diatur mereka bisa menggunakannya ketika telah pensiun, sehingga pihaknya ingin tahu dinamika dalam penerapannya saat ini.
Rully mengatakan Lemkaji MPR juga ingin mengetahui terkait program Bela Negara yang sudah dicanangkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan.
Menteri Pertahanan RI Ryamizad Ryacudu dalam Pleno Lemkaji MPR RI itu menjelaskan ada ancaman nyata, tidak nyata, dan ancaman pola pikir masyarakat.
Dia mengatakan untuk ancaman nyata seperti perang terbuka namun saat ini tidak diminati negara-negara di dunia karena ketika ada persoalan antar-negara, maka diselesaikan dengan diplomasi, tidak dengan perang.
"Kalau ada masalah antar-negara, perang tidak diminati karena diselesaikan dengan diplomasi bukan dengan angkat senjata," katanya.
Namun dia mengingatkan ancaman tidak nyata bisa menjadi ancaman nyata kalau kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa terganggu.
Terkait ancaman terhadap pola pikir bangsa, dia mencontohkan masuknya pengaruh terorisme kepada anak-anak bangsa sehingga harus dilakukan langkah mitigasi dengan masuk ke pendidikan.
Langkah itu perlu dilakukan agar anak-anak bangsa tidak dipengaruhi paham-paham radikal yang bisa membahayakan keutuhan bangsa.
Hadir dalam Pleno Khusus Lemkaji MPR RI antara lain Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjano dan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo.
Baca juga: Pimpinan MPR terima delegasi Majelis Rakyat Tiongkok
Baca juga: Hoaks bisa mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pemilu
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
