Jakarta (ANTARA News) - Manajer Kampanye Keadilan Iklim Eksekutif Nasional Walhi Yuyun Harmono mengatakan program Perhutanan Sosial bagus namun distribusinya perlu dipercepat. 

“Itu bagus ya, program itu siapapun yang jadi presiden perlu diteruskan. Hanya yang kita kritik adalah lambannya,” kata Yuyun usai nonton bareng (Nobar) Debat Capres 2019 putaran kedua di Kantor Eksekutif Nasional Walhi, Jakarta, Minggu. 

Kalau dalam debat calon presiden (capres) 2019 putaran kedua, petahana mengatakan Perhutanan Sosial sudah mencapai 2,6 juta hektare (ha), menurut Yuyun, seharusnya jumlah tersebut bisa lebih luas lagi. 

Banyak juga yang mengajukan Perhutanan Sosial di lahan gambut tapi ia mengatakan tidak disetujui juga. Contohnya yang diajukan oleh binaan Walhi di Riau yang lokasinya sebenarnya sudah didatangi Joko Widodo. 

“Masyarakat sudah terlibat aktif dalam program ini tapi justru pengakuan kelola wilayahnya yang lamban. Ini yang perlu diakselerasi program Perhutanan Sosial maupun TORA-nya,” ujar Yuyun. 

Sedangkan untuk Capres Prabowo Subianto tidak membahas sama sekali soal Perhutanan Sosial. “Bahkan untuk Reforma Agraria, dia kan tidak mau ada redistribusi lahan”.

Namun menjelang akhir debat capres putaran kedua, Capres Nomor Urut 02 ini justru mengatakan siap mengembalikan lahannya itu seluas total 340.000 ha, yang sebelumnya disebutkan oleh petahana, rela dikembalikan kepada negara. 

Meski kemudian, ia mengatakan lebih baik lahan tersebut tetap dikelolanya dari pada dikuasai asing. 

Sedangkan Joko Widodo mengatakan dalam dua tahun terakhir Perhutanan Sosial yang diberikan mencapai 2,6 juta ha dari total 12,7 juta ha yang disiapkan. Selain itu, pendampingan juga dilakukan agar tanah yang disalurkan pada kelompok masyarakat ini jadi produktif. 

“Sudah banyak yang ditanami. Ada pohon kopi, buah, jagung. Artinya tidak soal konsesinya saja yang diurusi, tapi juga bagaimana membuat tanah jadi produktif,” lanjutnya. 

Jokowi mengatakan akan terus melepaskan lahan untuk wilayah kelola rakyat hingga mencapai 12,7 juta ha seperti yang telah disiapkan. Dan lahan tersebut, menurut dia, harus terdistribusi bukan untuk konsesi perusahaan besar. 

Acara Nobar Debat Capres 2019 putaran kedua di Kantor Walhi digelar oleh koalisi Golongan Hutan yang terdiri dari Walhi, Madani Berkelanjutan, Greenpeace Indonesia, Koalisi Indonesia, Kemitraan, HuMa, Change.org, Rekam Nusantara dan Econusa 



Baca juga: Isu lingkungan yang diprediksi "tenggelam" dalam Debat Capres

Baca juga: Darmin tegaskan program perhutanan sosial percepat pemerataan ekonomi

Baca juga: Tosca Santoso luncurkan buku "Lima Hutan, Satu Cerita"


Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Dewanti Lestari
Copyright © ANTARA 2019