“Harapannya publik bisa terlibat aktif juga. Sekarang mulai banyak opini masyarakat terkait isu lingkungan berkat media massa. Banyak juga koalisi yang bertanya ke capres dan bahkan ke caleg (calon legeslatif) apa posisi mereka terkait keberlanjutan hutan, perubahan iklim hingga ketersediaan air bersih lima tahun ke depan,” kata Manajer Kampanye Keadilan Iklim Eksekutif Nasional Walhi Yuyun Harmono kepada Antara di Jakarta, Rabu.
Ini supaya tidak melulu pernyataan didominasi capres dan cawapres, tapi harus publik yang mulai bertanya bagaimana mereka akan menjawab persoalan-persoalan terkait lingkungan hidup.
Dalam debat capres-cawapres II, pada Minggu (17/2), menurut dia, publik perlu menggarisbawahi ada tidaknya solusi yang diberikan oleh mereka terkait persoalan kualitas lingkungan hidup. Contohnya seperti kualitas air, kualitas udara, tutupan hutan, terkait pesisir dan pulau-pulau kecil.
Lalu, Yuyun mengatakan perlu juga dicari tahu adakah solusi atau langkah kedua capres-cawapres untuk antisipasi perubahan iklim ke depan.
Selanjutnya hal yang perlu diperhatikan dari debat tersebut adalah sejauh mana mereka memiliki langkah-langkah untuk mengurangi ketimpangan penguasaan lahan, di mana ini menjadi akar persoalan di Indonesia, lanjutnya. Dan tentu bagaimana langkah mereka menghentikan kriminalisasi dan konflik agraria.
Terakhir, ia mengatakan apa startegi mereka untuk beralih ke energi bersih yang berkeadilan, karena hal itu perlu dilihat bersama.
“Apakah langkah-langkah beralih ke energi bersih yang berkeadilan. Perlu dilihat, apakah biofuel dan biodiesel alternatifnya yang tepat, menurut saya sih tidak,” ujar dia.
Jadi yang dibutuhkan justru peta jalan, bukan solusi jangka pendek yang tidak menyelesaikan akar persoalan di Indonesia, kata Yuyun.
Baca juga: Walhi sebut tak ada yang berani bicara transisi energi
Baca juga: Tolok ukur capres pro-lingkungan menurut WRI
Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Dewanti Lestari
Copyright © ANTARA 2019
