Jakarta (ANTARA News) - Ketua Badan Kerjasama Usaha Bidang Maritim (BKBM) Rokhmin Dahuri berpendapat bahwa pengembangan poros maritim yang digagas pemerintah juga harus didukung dengan pembangunan infrastruktur ekonomi.
   
"Pemerintah ingin bentuk poros maritim, bangun pelabuhan di daerah-daerah. Tapi jangan lupa juga dengan infrastruktur dan kesiapan pemda, kalau tidak ada itu ya investor tidak tertarik," tutur Rokhmin di Jakarta, Kamis.

Menurut mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu, pembangunan sektor maritim harus secara serius dilaksanakan mengingat tidak meratanya kondisi ekonomi antara Pulau Jawa dan daerah-daerah lain.

Baca juga: Pengamat: program poros maritim harus dilaksanakan berkesinambungan

Sebagai pembanding, luas Pulau Jawa hanya sekitar enam persen dari total luas wilayah Indonesia namun memiliki kontribusi ekonomi sebesar 60 persen, sementara wilayah-wilayah lain jika digabungkan hanya berkontribusi sebesar 40 persen.
   
Selain itu, Jawa yang menjadi pusat ekonomi nasional membuat pulau ini mengalami kerusakan alam yang cukup parah dan berdampak pada aspek kelayakan hunian bagi masyarakat.

"Di Jawa hutan alami sudah sangat sedikit. Sementara salah satu sungai paling tercemar di dunia juga ada di Pulau Jawa, tahu sungai apa? Sungai Citarum di Jawa Barat. Itu hasil riset sebuah lembaga dari Inggris," pungkas Rokhmin memaparkan.
   
Oleh sebab itu, usaha pemerintah yang mendorong pembangunan di luar Jawa dinilai sebagai sebuah langkah revolusioner, katanya.
   
"Makanya kami juga coba dorong investor untuk masuk ke daerah lain. Ini membuat lapangan kerja baru, infrastruktur yang berkeadilan,  yang akhirnya bisa membangun ekonomi kemaritiman yang berkelanjutan," katanya.

Baca juga: Poros maritim Indonesia di tengah arus dunia
Baca juga: Pengembangan riset kelautan tunjang visi poros maritim

Pewarta: Roy Rosa Bachtiar
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2018