Surabaya (ANTARA News) - Gubernur Jawa Timur Soekarwo meminta asosiasi pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (HTN-HAN) ikut mendampingi pemerintahan agar kepala daerah terhindar dari persoalan hukum.

"Dampingi pemerintahan di wilayah masing-masing agar mampu menjalankan sesuai peraturan berlaku," ujarnya saat membuka Musda dan Refleksi Akhir Tahun 2018 AP HTM dan HAN Jatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat.

Beberapa kepala daerah di Jatim memang terlibat kasus hukum, bahkan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk kasus paling akhir adalah Wali Kota Pasuruan Setiyono, yang diduga menerima suap.

Menurut dia, saat ini banyak kepala daerah tersandung masalah, padahal mereka tidak menyadari bahwa apa yang diperbuat tindakan yang termasuk dalam ranah hukum pidana.

"Kami harap ada pendampingan karena ini sangat penting. Kepala daerah yang tidak mengetahui bisa terlibat jika salah melangkah," ucap Pakde Karwo, sapaan akrabnya.

Di tempat sama, Ketua Pengurus Daerah Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Jatim, Siti Marwiyah menyambut positif usulan Gubernur sehingga dapat ikut ambil bagian menyelesaikan persoalan bangsa, khususnya tentang hukum.

"Terutama memang soal banyaknya kepala daerah yang tertangkap KPK akhir-akhir ini. Termasuk apakah ada unsur sengaja dengan menerima uang yang jumlahnya tidak seberapa, hingga mereka ditetapkan sebagai orang yang melakukan tindak pidana," katanya.

Sementara itu, pada Musda tahun ini mengangkat tema "Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Hukum Administrasi dan Hukum Pidana", yang salah satu agenda utamanya adalah memilih kepengurusan baru.

Pewarta: Fiqih Arfani
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018