Jakarta (ANTARA News) - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menegaskan pemimpin nasional dan daerah memiliki kewajiban untuk melayani masyarakat sesuai dengan sumpah jabatannya yakni taat pada Pancasila, konstitusi, dan peraturan perundang-undangan. 

"Saya berharap pejabat dan aparat dapat bersikap adil. Dengan sikap melayani maka tidak ada masyarakat hidup sangat miskin. Kalau pemimpinnya bersikap adil dan mengayomi maka masyarakat akan hidup damai dan sejahtera," kata  Zulkifli Hasan dalam pidatonya pada simposium yang diselenggarakan Korp Alumni HMI (Kahmi) di Gedung Nusantara V Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.

Menurut Zulkifli Hasan, jika pemimpin yang menjalankan pemerintahan memiliki kewajiban melayani masyarakat, maka rakyat sebagai elemen masyarakat juga memiliki kewajiban memilih pemimpin yang baik yang dapat menjalankan pemerintahan untuk kesejahteraan rakyat. 

Pada kesempatan tersebut, Zulkifli mengajak mengajak para pengurus dan tokoh KAHMI untuk menjadi pelopor di bidang persatuan bangsa, ekonomi, maupun bidang lainnya untuk berkontribusi memajukan bangsa dan negara. Menurut Zulkifli, sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dirinya mengajak kepada semua untuk melaksanakan nilai-nilai luhur Pancasila yang disepakati sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.

Zulkifli juga berharap, masyarakat dapat menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. "Perilaku yang Pancasila adalah perilaku yang disinari cahaya Illahi. Menerapkan nilai luhur Pancasila adalah perilaku memanusiakan manusia dan memperkuat persatuan," katanya.

Sementara itu, Koordinator Presidium KAHMI, R Siti Zuhro, pada kesempatan tersebut mengatakan, pada tahun politik saat ini semua pihak diharapkan tidak hanya membahas masalah politik saja, tapi semua persoalan yang terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut Siti Zuhro, Indonesia adalah negara kaya, tapi dari pendekatan indeks kebahagian dan ekonomi, masih kalah dibandingkan dengan negara-negara lainnya di Asia.  "Kita harus mengupayakan, indeks kebahagiaan dan ekonomi minimal setingkat dengan negara-negara ASEAN," katanya.

Harapan KAHMI, kata Siti Zuhro, pasangan capres-cawapres yang ada, memiliki visi dan misi ekonomi yang realistis dan visioner. Dalam catatannya, Siti Zuhro menyebutkan, ada sekitar 122 daerah yang gagal mengelola pemerintahan, sehingga Pemerintah pusat patut lebih memperhatikan daerah untuk mensejahterakan rakyat.

Pewarta: Riza Harahap
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018