Setelah babak kerusuhan paling akhir di Jalur Gaza antara rakyat Palestina dan pasukan keamanan Israel --yang menewaskan tak kurang dari 60 orang Palestina, Kuwait mengedarkan rancangan resolusi Dewan Keamanan,yang akan menyediakan penggelaran "misi perlindungan internasional" buat warga sipil Palestina.
"Kami sepenuhnya mendukung usul Kuwait. Kami percaya sudah tiba waktunya buat masyarakat internasional untuk mengemban tanggung-jawabnya dalam hal melindungi rakyat Palestina," kata Sacha Llortenti, Duta Besar Bolivia, kepada wartawan, sebagaimana dikutip Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu pagi. "Kami berharap cepat atau lambat kita akan memiliki rancangan di forum untuk disahkan."
Namun, banyak pihak percaya Amerika Serikat --sekutu erat Israel-- akan memveto rancangan itu, kalau rancangan tersebut dilanjutkan untuk dilakukan pemungutan suara. Amerika Serikat, sebagai salah satu anggot tetap Dewan Keamanan memiliki hak veto.
Pada 14 Mei, Amerika Serikat menghalangi satu pernyataan Dewan Keamanan yang disusun oleh Kuwait dan dirancang untuk menyampaikan kemarahan atas pembunuhan warga sipil Palestina dan menyerukan penyelidikan independen.
Dalam satu pertemuan darurat Dewan Keamanan pada hari berikutnya, Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley menyalahkan HAMAS --yang menguasai Jalur Gaza-- atas kerusuhan itu.
Haley pada Jumat menyebut keputusan Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk melancarkan penyelidikan mengenai penggunaan kekuatan oleh Israel di Jalur Gaza sebagai "memalukan".
"Pada saat Venezuela condong ke arah kediktatoran, Iran memenjarakan ribuan penentang politik, dan pembersihan etnik telah berlangsung di Burma (Myanmar), yang dinamakan Dewan Hak Asasi Manusia PBB telah memutuskan untuk melakukan penyelidikan mengenai pertahanan keabsahan negara demokratis atas perbatasannya terhadap serangan teror. Itu adalah hari memalukan lain buat hak asasi manusia," kata Haley di dalam satu pernyataan.
Ketika ditanya apakah yang ia harapkan dari delegasi AS mengenai rancangan resolusi Kuwait, Llorenti berkata, "Saya berharap dari setiap negara anggota untuk menegakkan hukum internasional, untuk mematuhi resolusi Dewan Keamanan. Tapi tampaknya mereka (Amerika) percaya mereka di atas hukum internasional."
Asisten Wakil Tetap Inggris untuk PBB Jonathan Allen tak terlalu antusias mengenai rancangan resolusi Kuwait, dan mengatakan anggota Dewan Keamanan berada pada tahap awal pembahasan dan negara itu memerlukan kejelasan mengenai anasir rancangan resolusi tersebut.
"Kami terus berunding dengan rekan kami di Dewan, terutama untuk memperoleh keterangan lebih banyak mengenai apa yang sesungguhnya dimaksudkan, misalnya, misi perlindungan --yang maksudnya itu."
Riyad Mansour, Observer Tetap Palestina di PBB, pada Selasa mendesak Dewan Keamanan agar mensahkan teks yang dirancang oleh Kuwait.
Sementara itu Llorenti pada Selasa mengatakan Bolivia sepenuhnya mendukung tuntutan Palestina bagi penyelidikan mengenai peristiwa kekerasan di Jalur Gaza oleh Mahkamah Pidana Internasional. Allen dari Inggris menolak untuk mengomentari masalah tersebut.
(Uu.C003)
Baca juga: Presiden Mesir sarankan Presiden Palestina agar periksa kesehatan
(T.C003/A/C003/C003) 23-05-2018 08:58:05
Pewarta: Chaidar Abdullah
Editor: Ida Nurcahyani
Copyright © ANTARA 2018
