"Di Indonesia hanya dua provinsi yang wakil gubernurnya perempuan, salah satunya Sulbar. Kemudian Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat juga perempuan serta Ketua DPRD Kabupaten Mamuju juga perempuan, bahkan di instansi pemerintah provinsi dan kabupaten sudah ada yang menjadi Kepala Organisasi perangkat daerah," kata Yohana Yambise, di Mamuju, Sabtu.
Potensi dan kualitas yang ada dalam diri setiap perempuan di Indonesia bisa dipakai untuk membangun daerah.
Menteri mengatakan, Indonesia masuk sebagai satu dari 10 negara yang dipersiapkan untuk menuju Planet 50:50 pada 2030 mendatang.
Ia menjelaskan, yang dimaksud dengan 50:50 adalah perbandingan perempuan dan laki-laki sama dalam peran aktif dalam pengambilan keputusan dan pembangunan di suatu negara.
"Indonesia yang merupakan negara dengan muslim terbesar di dunia dianggap cukup tinggi toleransinya dan berdasarkan pantauan PBB, perempuan di Indonesia cukup berhasil," ucapnya.
"Dengan tugas berat ini, saya minta di Sulawesi Barat bekerja sama untuk mengejar planet 50:50 ini, dimana populasi perempuan di daerah ini sangat memungkinkan untuk itu," harap Yohana Yambise.
Sementara keterlibatan perempuan sebagai calon legislatif, dimana tiga puluh persen diperuntukkan untuk calon perempuan menurut Yohana Yambise, merupakan salah satu cara pemerintah untuk mewujudkan persamaan hak dalam bernegara.
"Perlu peningkatan pemahaman masyarakat bahwa, perempuan punya potensi, punya peran yang cukup besar untuk sebagai pengambil keputusan. Mengenai komitmen perempuan di berbagai tahapan proses pembangunan, harus diperhatikan di segala bidang," terang Yohana Yambise.
Di dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 lanjut dia, disebutkan bahwa urusan perempuan dan anak adalah urusan wajib daerah yang saat ini belum semuanya dipahamI oleh kepala daerah di seluruh Indonesia.
Ia menyatakan, dengan adanya perwakilan perempuan di DPR baik pusat maupun daerah, sangat membantu untuk menyelasaikan persoalan-persoalan yang ada di Sulawesi Barat, terkait perempuan dan perlindungan anak, mencegah perkawinan muda dan persoalan-persoalan lainnya, agar daerah itu bisa maju dan melihat anak-anak kita ke depan serta akan memutuskan mata rantai kekerasan baik di sekolah maupun di dalam rumah tangga.
"Jangan ada kekerasan, baik di sekolah maupun di rumah. Kita harus putuskan mata rantai kekerasan," harap Yohana Yambise.
Sementara itu, Ketua PKK sulawesi Barat, Andi Ruskati Ali Baal meminta para perempuan di daerah itu untuk memanfaatkan apa yang menjadi arahan dari Menteri PPPA, karena apa yang dikatakan adalah untuk kemajuan daerah dan kemajuan peran perempuan dalam pembangunan.
"Kita harus merealisasikan apa yang diinginkan oleh ibu Menteri. Persamaan gender dalam pembangunan itu adalah hal yang perlu, dimana kita sebagai kaum perempuan juga sangat dibutuhkan peran aktifnya dalam pembangunan, dalam pengambilan kebijakan dan keputusan dalam berbuat untuk daerah pada khususnya dan negara pada umumnya," jelas Andi Ruskati.
Pewarta: Amirullah
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018
