... kecelakaan proyek pembangunan infrastruktur yang kedelapan dalam lima bulan terakhir atau kurang lebih dua kali dalam sebulan...Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPR, Bambang Soesatyo, meminta polisi memproses secara hukum kelalaian pada proyek-proyek infrastruktur yang terjadi. DPR menilai pasti ada titik lalainya sehingga bisa roboh.
"Pimpinan DPR meminta Komisi III DPR memanggil dan mengundang kepala Kepolisian Indonesia untuk memproses secara hukum oknum yang lalai dalam membangun proyek infrastruktur," kata Soesatyo, usai menghadiri pertemuan di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta, Selasa.
Dia menilai, polisi harus menyelidiki apakah ada penggelumbungan biaya dan apakah ada pengurangan spesifikasi teknis dalam proyek-proyek infrastruktur sehingga kekuatannya lemah dan menyebabkan roboh.
Kejadian terakhir adalah ambruknya tiang penyangga beton proyek Tol Bekasi Cawang Kampung Melayu (Becakayu), Jakarta Timur, Selasa dini hari ini, yang menyebabkan tujuh pekerja luka-luka.
Ini adalah kecelakaan proyek pembangunan infrastruktur yang kedelapan dalam lima bulan terakhir atau kurang lebih dua kali dalam sebulan.
"Pimpinan DPR Meminta Komisi III DPR mendorong polisi untuk segera memproses hukum terhadap delapan kejadian kecelakaan pembangunan proyek infrastruktur, agar memberikan rasa pertanggungjawaban yang tinggi serta lebih memperhatikan konsorsium kontraktor proyek," ujarnya.
Soesatyo yang juga politisi Partai Golkar itu meminta Komisi V DPR memanggil Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempertanggungjawabkan insiden kecelakaan proyek pembangunan insfrastruktur yang sudah berulang kali terjadi; hingga nyawa-nyawa pekerjanya ada yang hilang.
Selain itu dia juga meminta Komisi V DPR mendorong Pemerintah mengevaluasi semua proyek infrastruktur secara menyeluruh dengan mengecek Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan, mengingat selalu ada korban terkait insiden tersebut.
"Kami juga Meminta Komisi V DPR mendorong pihak konsorsium kontraktor proyek atau penyedia jasa konstruksi proyek untuk mempertanggungjawabkan terjadinya insiden tersebut serta mengutamakan aspek keselamatan para pekerja proyek dengan mengikutsertakan para pekerja dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja," katanya.
"Pimpinan DPR Meminta Komisi III DPR mendorong polisi untuk segera memproses hukum terhadap delapan kejadian kecelakaan pembangunan proyek infrastruktur, agar memberikan rasa pertanggungjawaban yang tinggi serta lebih memperhatikan konsorsium kontraktor proyek," ujarnya.
Soesatyo yang juga politisi Partai Golkar itu meminta Komisi V DPR memanggil Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempertanggungjawabkan insiden kecelakaan proyek pembangunan insfrastruktur yang sudah berulang kali terjadi; hingga nyawa-nyawa pekerjanya ada yang hilang.
Selain itu dia juga meminta Komisi V DPR mendorong Pemerintah mengevaluasi semua proyek infrastruktur secara menyeluruh dengan mengecek Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan, mengingat selalu ada korban terkait insiden tersebut.
"Kami juga Meminta Komisi V DPR mendorong pihak konsorsium kontraktor proyek atau penyedia jasa konstruksi proyek untuk mempertanggungjawabkan terjadinya insiden tersebut serta mengutamakan aspek keselamatan para pekerja proyek dengan mengikutsertakan para pekerja dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja," katanya.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2018
