"Menurut saya pengaturan mengenai hal hal sangat sensitif itu jangan sampai terlalu ditekniskan karena malah semakin memanaskan situasi. Bukan saja kepada pihak pihak yang terkait yang mengatur itu," kata dia, di Jakarta, Selasa.
Dia menilai secara umum aturan mengenai larangan kampanye hitam dalam Pilkada yaitu sampai seberapa jauh Badan Pengawas Pemilu bisa membendung transparansi publik yang sangat pesat.
Menurut dia yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana Badan Pengawas Pemilu bisa menghalangi dan menelusuri terkait kampanye hitam yang ada di media sosial.
"Serahkan kepada aparat terkait, umpamanya kepolisian dan kejaksaan yang khususnya mengatur isu tentang SARA. Kalau Badan Pengawas Pemilu membuat aturan sendiri aparat penegak hukum nanti bingung," ujarnya.
Dia menilai dalam konteks yang mengatur masalah Pemilu, Badan Pengawas Pemilu sebaiknya lebih banyak merujuk pada ketentuan peraturan yang berlaku, misalnya bekerja sama dengan polisi.
Selain itu menurut dia lebih efisien kalau bisa ditindak lanjuti Kejaksaan dan teknisnya diatur dengan aturan larangan kampanye hitam bernuansa SARA.
Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu akan merampungkan materi dakwah terkait penyelenggaraan Pilkada, materi itu berisikan wawasan pencegahan, sosialisasi, dan pengawasan terhadap praktik politik uang dan politisasi SARA dalam Pilkada.
Badan Pengawas Pemilu menyatakan, upaya strategis tersebut berawal dari masukan berbagai tokoh yang khawatir dengan maraknya kampanye SARA menjelang pilkada.
Badan Pengawas Pemilu kemudian menginisiasi pertemuan pemuka agama untuk mendiskusikan persoalan tersebut dan juga akan membuat materi ceramah untuk mendukung pelaksanaan Pilkada yang terbebas dari politik uang dan politisasi isu SARA.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2018
