"Selama ini kalau membahas buruh migran selalu dikaitkan dengan ekonomi, selalu disebut mereka sebagai pahlawan devisa negara, tetapi apakah pernah melihat dampak sosial yang mereka rasakan?" kata Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan Kementerian PPPA, Lies Rosdianty, di Jakarta, Jumat.
Menurut Lies buruh migran Indonesia sebagian besar didominasi oleh perempuan yang bekerja di bidang domestik atau di rumah tangga di luar negeri, mengingat mayoritas tidak menyelesaikan strata pendidikan tinggi sehingga menganggap pekerjaan domestik sebagai pekerjaan mudah yang bisa dilakukan sehari-hari dan tidak membutuhkan kemampuan khusus.
Karakter tersebut lantas menimbulkan salah satu dampak sosial yang paling umum, yakni tingginya angka perceraian yang dialami para perempuan yang bekerja sebagai buruh migran.
"Hampir sebagian besar keluarga yang ibunya bekerja sebagai buruh migran mengalami perceraian," kata Lies.
Akibat dari perceraian tersebut maka anak akan diasuh oleh keluarga terdekat sewaktu ibunya bekerja di luar negeri, sehingga mereka berpotensi mengalami masalah sosial dalam tumbuh kembangnya karena kekurangan kasih sayang orang tua.
"Akhirnya mereka menjadi begal atau ada juga yang lari ke narkoba," kata Lies.
Untuk itu Kementerian PPPA membuat beberapa program seperti Bina Keluarga TKI yang salah satu kegiatannya adalah memberikan wadah bagi anak-anak buruh migran mencurahkan hatinya.
Selain itu melalui program tersebut Kementerian PPPA membina para buruh migran agar mereka tidak menghambur-hamburkan pendapatan mereka untuk hal-hal yang konsumtif.
"Selama ini setiap habis kontrak dan pulang ke kampung halaman, mereka menghamburkan uang untuk barang kosumtif, dengan program ini kami ingin mereka dapat mempergunakan uang mereka untuk hal yang lebih produktif sehingga mereka tidak perlu kembali ke luar negeri," kata dia.
Pewarta: Aubrey Kandelila Fanani
Editor: Gilang Galiartha
Copyright © ANTARA 2018
