Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudyaaan (Menko PMK) Puan Maharani menyatakan pemerintah telah siap menanggulangi bencana hidrologi maupun geologi yang sedang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia saat ini.

"Pada kesempatan ini intinya kesiapan antisipasi semua kementerian/lembaga untuk penanganan di daerah yang terdampak banjir hingga longsor di musim hujan ini termasuk erupsi Gunung Agung sudah dilakukan," kata Puan usai memimpin Rapat Koordinasi Penanggulangan Banjir-Longsor dan Erupsi Gunung Agung di Jakarta, Rabu.

Untuk bencana hidrologi di musim hujan ini, menurut dia, Kementerian Dalam Negeri akan mengimbau seluruh kepala daerah untuk bisa melakukan antisipasi di wilayah masing-masing pada puncak musim hujan di bulan Desember, Januari hingga Februari.

Antisipasi kebakaran hutan dan lahan juga sekaligus dikoordinasikan mengingat tiga bulan selanjutnya yakni Maret, April, Mei sejumlah wilayah sudah memasuki musim kering.

Terkait pendidikan, Puan juga mengatakan proses belajar dan mengajar akan dilakukan di sekolah terdekat dan di pos pengungsian yang disiapkan pemerintah jika memang diperlukan. Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga sudah siap dengan peralatan yang dibutuhkan di berbagai wilayah untuk antisipasi sekaligus penanggulangan banjir dan longsor.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangile mengatakan antisipasi untuk musim hujan sudah dilakukan sejak awal, dan untuk penanggulangan bencana-bencana seperti di Kulon Progo, Pacitan, D.I. Yogyakarta dan sebagainya, pemerintah pusat memberikan pendampingan salah satunya memberikan peralatan dan logistik yang diperlukan, termasuk ?early warning system dan penyaluran dana siap pakai.

Pemerintah Pusat sudah meminta Pemerintah Daerah yang rawan banjir dan longsor untuk menyatakan siaga-darurat. Sehingga dengan demikian posko sudah bisa diaktifkan, early warning system lebih ditingkatkan lagi, sosialisasi pada masyarakat, membuat rencana evaluasi, rencana kontingensi menjadi rencana operasi.

"Kejadian banjir dan longsor sudah berulang terjadi sehingga antisipasi sudah dilakukan. Pada saat tanggap darurat, dengan status siaga-darurat, maka posko sudah beroperasi," tegas Willem.

Sedangkan saat bencana terjadi maka yang utama adalah penyelamatan. Masyarakat dievaluasi, kegiatan SAR dilakukan, selanjutnya penanganan pengungsi dari mulai pemenuhan kebutuhan pokok permakanan, minuman, kesehatan semua dilakukan.

"Dan pada saat bersamaan kita lakukan `assessment? terhadap kerusakan sehingga pemulihan bisa dilakukan secepatnya," lanjutnya.

Rakor yang baru mulai sekitar pukul 11.30 WIB tersebut dihadiri pula Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mochamad Basoeki Hadimoeldjono, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi, Menteri Pariwisata Arief Yahya, pejabat Kementerian Perhubungan, PVMBG dan BASARNAS.

Pewarta: Virna Puspa S
Editor: Monalisa
Copyright © ANTARA 2017