1. Presiden tidak menerima hadiah dalam pernikahan putrinya
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan Presiden Joko Widodo tidak akan menerima hadiah atau pemberian barang apapun dalam acara pernikahan putrinya.
"Beliau memberi contoh sebagai pejabat tinggi negara apalagi presiden. Karena dalam Undang-Undang jelas itu (hadiah) gratifikasi dan beliau konsisten," kata Tjahjo seusai berbicara dalam Seminar "Pancasila dan Kebhinekeaan" di Balai Senat Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Senin.
Menurut Tjahjo, sikap itu telah dicontohkan Presiden Jokowi sejak pernikahan putra pertamanya, Gibran Rakabuming Raka dengan tidak menerima hadiah apapun.
"Hadiah kepada mempelainya juga tidak boleh karena yang punya kerja kan bukan mempelai tetapi orang tuanya," kata dia.
2. Kominfo akan blokir WhatsApp jika tidak tangani konten porno
Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan akan mempertimbangkan memblokir layanan berbagi pesan WhatsApp jika tidak menurunkan konten asusila dari pihak ketiga yang dapat diakses melalui aplikasi tersebut.
"WhatsApp tidak boleh lepas tangan karena ini ada di platformnya, harus menegur. Kalau tidak, kami terpaksa men-Telegram-kan," kata Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan, dalam jumpa pers di Jakarta.
"Blokir kalau tidak ada tindakan serius," tambah Semuel.
3. Penjelasan WhatsApp soal GIF pornografi
WhatsApp memberikan klarifikasi terkait temuan konten pornografi di aplikasi berbagi pesan mereka.
"Kami telah berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia untuk secara langsung bekerja sama dengan layanan pihak ketiga tersebut dalam memonitor konten mereka," kata juru bicara WhatsApp dalam keterangan pers, Senin.
WhatsApp, menyatakan mereka menggunakan layanan dari pihak ketiga untuk fitur GIF di aplikasi berbagi pesan.
"Di Indonesia, WhatsApp memungkinkan orang untuk mencari GIF dengan menggunakan layanan pihak ketiga," kata WhatsApp.
"Kami tidak bisa memonitor GIF di WhatsApp karena konten di WhatsApp memiliki enkripsi end-to-end."
4. Di balik penangkapan para pangeran Saudi
Jagat raya, khususnya Timur Tengah dan dunia Islam, geger setelah peristiwa langka terjadi di Arab Saudi ketika puluhan menteri, anggota kerajaan, pejabat pemerintah dan perwira tinggi militer dipecat atau ditangkap sebagai bagian dari kerja sebuah komisi antikorupsi yang baru dibentuk di negeri itu.
Apa sih yang sebenarnya terjadi di negeri itu? Dan mengapa terjadi? Berikut fakta-fakta lain di balik apa yang terjadi di Arab Saudi ini, dikutip dari laman berita Australia abc.net.au.
Apa yang sebenarnya terjadi? di sini
5. Setnov mangkir lagi, alasannya tak ada izin presiden
Ketua DPR RI Setya Novanto kembali tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan e-KTP, dengan alasan KPK tidak menyertakan izin tertulis dari Presiden RI.
"Pagi ini, sekitar pukul 08.00 WIB bagian persuratan KPK menerima surat dari Setjen dan Badan Keahlian DPR RI terkait dengan pemanggilan Ketua DPR-RI Setya Novanto sebagai saksi untuk tersangka Anang Sugiana Sudihardjo dalam kasus KTP-e," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin.
Febri menjelaskan surat tertanggal 6 November 2017 yang ditandatangani Plt Sekretaris Jenderal DPR itu menyampaikan lima poin yang pada pokoknya menyatakan Setya tidak bisa memenuhi panggilan KPK.
"Karena menurut surat tersebut panggilan terhadap Setya Novanto harus dengan izin tertulis dari Presiden Republik Indonesia," kata Febri.
Senin 30 Oktober lalu Novanto juga tidak memenuhi panggilan KPK. Dalam suratnya, saat itu Novanto mengaku tengah ada kegiatan lain di daerah pada masa reses DPR RI.
Pada 17 Juli 2017, Novanto ditetapkan KPK sebagai tersangka, namun Pengadilan Negeri Jakarta meluluskan gugatan praperadilan Novanto dengan memutuksan penetapan tersangka dia tidak sesuai prosedur.
.
Penerjemah: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2017
