"Bandara adalah bagian dari kedaulatan suatu negara. Ini termasuk proyek strategis yang tidak boleh dikuasai atau dikelola oleh asing," kata Willgo ketika dihubungi dari Mataram, Jumat.
Menurut dia, Bandara Internasional Lombok merupakan salah satu bandara yang akan lebih baik dan menguntungkan ke depan karena sebagai ikon pariwisata nasional.
Lokasi bandara tersebut relatif tidak jauh dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang merupakan satu dari 10 destinasi wisata prioritas dan sudah diresmikan operasionalnya oleh Presiden Joko Widodo, pada 20 Oktober 2017.
"Bandara Internasional Lombok menjadi main gateway pariwisata NTB dan nasional," ujar pria yang juga menjadi anggota Badan Anggaran DPR RI ini.
Ia mengatakan pemerintah pusat dalam hal ini Perseroan Terbatas Angkasa Pura I harus tetap mengelola Bandara Internasional Lombok sepenuhnya. Dan kebutuhan perpanjangan "run way" harus diusahakan oleh pemerintah sebagai prioritas.
"Semua pihak harus mendesak Angkasa Pura I dan pemerintah pusat. Harus ramai-ramai, tidak cukup Pemprov NTB, anggota DPRD NTB, anggota DPD dan DPR RI daerah pemilihan NTB. Semua harus kompak mendesak," katanya.
Sebelumnya diberitakan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan menawarkan pengelolaan Bandara Internasional Lombok dan Bandara Internasional Kualanamu kepada pemerintah Selandia Baru.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Agus Santoso dalam konferensi pers lokakarya yang bertajuk "Smart Airport" di Jakarta, Rabu (1/11), mengatakan Bandara Internasional Lombok ditawarkan karena lokasinya cukup dekat dengan Selandia Baru sehingga dinilai potensial karena didukung dengan sektor pariwisata di mana banyak dilalui wisatawan.
Ia juga menawarkan pengelolaan Bandara Kualanamu di Medan, kepada Selandia Baru karena merupakan bandara komersial yang sudah membukukan keuntungan.
"Kami menawarkan barangkali sharing investment experience untuk bisa mengembangkan bandara di Lombok dan di Medan," katanya.
Kajian Bekasi Cikarang sebagai KEK
Sementara itu Pemerintah memulai kajian untuk menerapkan wilayah Bekasi Cikarang sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK).
Hal tersebut disampaikan Menkomaritim Luhut Binsar Pandjaitan usai memimpin rapat koordinasi diantara kementerian dan lembaga terkait kawasan ekonomi khusus.
"Sesuai arahan Presiden Jokowi, perlu adanya peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja. Karenanya perlu satu visi guna menjembatani arahan Presiden, karenanya kita sedang mengkaji agar kawasan Bekasi Cikarang ini statusnya meningkat dari areal industri menjadi kawasan ekonomi khusus agar semua terintegrasi, " kata Luhut, Kamis (2/11) di Kemenko Maritim di Jakarta.
Dikatakan Luhut, rencana membentuk kawasan ekonomi khusus di Bekasi Cikarang guna membantu memaksimalkan pusat kawasan ekonomi terintegritas antara Jakarta dengan Jawa Barat melalui sejumlah fasilitas infrastruktur yang tengah dibangun pemerintah, yaitu bandara Kertajati, Pelabuhan Patimban dan Kereta Cepat Jakarta Bandung.
Adanya integrasi Jakarta dan Jawa Barat melalui kawasan Cikarang Bekasi, diyakini dapat mengurangi kepadatan penduduk dalam suatu kota besar, misalnya kepadatan di ibukota Jakarta. Sementara itu diketahui bahwa KEK terbagi dalam beberapa zona, di antaranya pengolahan ekspor, logistik, industri, pengembangan teknologi, pariwisata, energi, dan ekonomi lain.
"Khusus wilayah Bekasi Cikarang, saat ini yang sektor yang mendominasi adalah otomotif, tekstil, makanan dan pengembangan teknologi, " kata Luhut dalam keterangannya.
Luhut memastikan tak ada insentif fiskal bagi proyek swasta yang nantinya masuk KEK. Pemerintah hanya memberikan kemudahan perizinan.
"Saya ulangi, tidak ada insentif fiskal, mereka, pengusaha hanya minta kemudahan izin dan kami pastikan soal perizinan tidak akan sulit," sebut Luhut.
Adapun dalam rapat kordinasi guna mengkaji wilayah Bekasi Cikarang sebagai KEK, sejumlah menteri hadir dalam pertemuan tersebut, yaitu Menteri Perhubungan Budi Karya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Menteri Perencanaan Pembangunanan Nasional, Bambang Brodjonegoro dan Ketua Kadin Rosan Roeslani.
Dalam pertemuan, disepakati pada 16 November 2017 pertemuan antar kementerian kembali dilakukan guna memetakan seluruh data dan potensi yang terdapat dalam wilayah Bekasi Cikarang.
Pewarta: Awaludin
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2017
