Makassar (ANTARA News) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan peraturan pemerintah mengenai pembangunan pulau khusus untuk karantina ternak yang didatangkan dari luar negeri akan dikeluarkan November 2015.

"Saya sudah mengusulkan pada Presiden Joko Widodo, rancangan PP sudah selesai, jadi PP pulau karantina bisa segera keluar bulan depan," katanya usai mengisi kuliah umum tentang upaya peningkatan produksi pangan di Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin, Makassar, Rabu.

Penerbitan peraturan pemerintah tersebut, menurut dia, akan diikuti dengan impor 22 ribu indukan sapi dari Australia yang akan dibudidayakan di pulau tersebut.

Menteri Pertanian juga mengatakan bahwa enam bulan setelah peraturan pemerintah itu terbit Kementerian Pertanian akan mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) pendukungnya.

Amran mengatakan pembangunan pulau karantina akan menyelesaikan masalah ketergantungan Indonesia pada impor daging.

"Jadi 'pabriknya' (indukan) yang kita beli dan budidayakan, bukan malah dagingnya," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani Kementerian Pertanian drh. Sujarwanto mengatakan secara teknis Kementerian Pertanian akan menangani karantina hewan ternak impor di pulau itu.

"Karantina akan dilakukan secara individu hewan tersebut sampai betul-betul bebas dari penyakit. Setelah aman, baru kami keluarkan dari pulau itu," ujarnya.

Dari tujuh lokasi yang diusulkan untuk menjadi pulau karantina, hanya tiga yang dianggap memenuhi persyaratan yakni Pulau Naduk di Provinsi Bangka Belitung, Pulau Durian Besar di Kabupaten Tanjung Balai Karimun (Kepulauan Riau), dan Pulau Simuang di Kabupaten Muna (Sulawesi Tenggara).

"Sampai sekarang kami masih belum bisa menentukan lokasinya karena menunggu proses legislasi," ujarnya.

Pembangunan pulau karantina, yang diinisiasi oleh Kementerian Pertanian akan melibatkan instansi lain seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agraria dan Pertanahan Nasional, serta Kementerian Keuangan.

"Semua kementerian di bawah Menko Perekonomian akan dilibatkan. Misalnya yang membangun dermaga Kemenhub, yang infrastruktur Kementerian PU dan lain sebagainya," tutur Sujarwanto.

Pewarta: Yashinta Difa P.
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2015