Jakarta (ANTARA News) - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok mengatakan, tidak ada kompromi untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta tahun 2015.

"Tidak ada kompromi, semua anggaran harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)," kata Basuki Tjahaja Purnama usai rapat di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan tidak ada dana yang akan melebihi jumlah angka yang sudah direncanakan sebelumnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Selasa telah mengunggah kedua versi dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah (RAPBD) milik Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dan DPRD ke situs pribadinya ahok.org, Selasa (3/3).

Dalam laman Ahok kategori APBD tersebut terdapat dua versi RAPBD dengan judul "PEMPROV DKI JAKARTA 2015" dan "DPRD DKI JAKARTA 2015" yang masing memiliki dua link untuk diunduh.

Kedua versi tersebut memiliki format berkas yang terkompresi (zip) di mana versi Pemprov berukuran 34,5MB, sedangkan versi DPRD berukuran 3,6MB. Perbedaan lainnya file Pemprov menggunakan format PDF, sementara file DPRD menggunakan format Excel.

Perda APBD DKI senilai Rp73,08 triliun yang diserahkan pihak eksekutif kepada Kemendagri itu tidak ditandatangani oleh satu pun pimpinan DPRD DKI karena dianggap tidak sesuai dengan kesepakatan pada waktu pengesahan.

Setelah pengembalian tersebut, DPRD DKI merencanakan pengajuan hak interpelasi hingga pemakzulan atau impeachment kepada Gubernur DKI Jakarta.

"Hak interplasi silakan saja, tapi proses anggaran ini tetap akan berlangsung sesuai dengan data yang ada, proses hukum tetap akan dihormari juga,nanti hasil yang mengikuti," tutur Basuki.

Pewarta: Afut Syafril
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2015