Ini cara berpolitik yang semestinya ditinggalkan. Lain di mulut lain di tindakanJakarta (ANTARA News) - Pengamat politik dari Pemerhati Pemilu Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, menilai Partai Demokrat tidak tulus mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung.
"Memang skenario awal Demokrat itu politik cuci tangan. Aksi "walk out" yang tidak dapat dipahami karena Demokrat "walk out" kala permintaan mereka dikabulkan. Sebenarnya tidak ada niat baik daripada untuk habis-habisan bela pilkada langsung," kata Ray dalam diskusi "Pandangan Koalisi Masyarakat untuk Pemilu yang Demokratis atas hasil rapat paripurna DPR tentang RUU Pilkada dan sikap Partai Demokrat di Jakarta, Jumat.
Menurutnya, Partai Demokrat sudah sejak awal merancang skenario politik cuci tangan.
Menurut Ray, gelagat Demokrat sudah menunjukkan sikap tidak benar-benar mendukung Pilkada langsung.
Indikasi pertama, ujar Ray, Demokrat semula mendukung dikembalikannya Pilkada lewat DPRD
Dukungan Partai Demokrat untuk pemilihan kepala daerah secara langsung meragukan karena mengajukan 10 syarat mutlak untuk diakomodasi dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pilkada.
Selanjutnya, kata Ray, dalam sidang paripurna pembahasan RUU Pilkada, Demokrat justru memutuskan "walk out" saat syaratnya didukung oleh Fraksi PDI-P, PKB, dan Hanura.
"Aneh bin ajaib ketika pendukung Pilkada langsung memperjuangkan agar opsi yang diajukan Demokrat dimasukkan menjadi opsi ketiga, Demokrat malah diam saja. Lalu lucunya, Demokrat memilih "walk out" karena menganggap suasana sudah tidak kondusif. Setelah itu berasalan ide-idenya tidak ditampung," jelas Ray.
"Sesungguhnnya itu adalah drama Demokrat untuk menarik kesimpulan pada "walk out". Itu sudah dirancang "walk out" tetapi mereka buat drama-drama dulu. Sebetulnya demokrat tidak punya keinginan baik atau luhur untuk mendukung pilkada langsung," tambah Ray.
Demokrat menganggap bahwa opsi yang diajukan atau opsi ketiga itu sangat kecil peluangnya untuk diakomodir sehingga Demokrat menilai hanya ada dua opsi dalam voting di rapat paripurna, yakni pilkada langsung dan tidak langsung.
"Ini cara berpolitik yang semestinya ditinggalkan. Lain di mulut lain di tindakan. Dan sisi lain mereka menuduh fraksi lain tidak tulus, padahal yang tidak tulus itu Demokrat. Jauh lebih elit kalau mereka tidak setuju dengan Pilkada langsung atau setuju Pilkada langsung tanpa syarat apapun," kata Ray.
Setelah aksi "walk out" Demokrat, keputusan soal RUU Pilkada dimenangkan oleh suara yang mendukung dikembalikannya Pilkada oleh DPRD dengan total 226 suara.
Fraksi yang tergabung dalam koalisi Merah Putih tetap mendukung Pilkada lewat DPRD antara lain Golkar (73 anggota), PKS (55 anggota), PAN (44 anggota), PPP (32 anggota), dan Gerindra (22 anggota).
Adapun dukungan untuk Pilkada langsung meraih 13 suara. Koalisi Jokowi-JK tetap mendukung Pilkada langsung yakni PDI Perjuangan (88 anggota), PKB (20 anggota), Hanura (10 anggota), ditambah 6 anggota dari Fraksi Demokrat dan 11 dari anggota Fraksi Golkar.
Pewarta: Monalisa
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2014
