“Realisasi anggaran Kemensos tahun 2022 sebesar Rp96,5 triliun atau 98,58 persen,” kata Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.
Poin penting tersebut merupakan bagian dari penjelasan Mensos Risma dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Rabu (8/2).
Mensos Risma menyebutkan pada tahun 2022, anggaran Kemensos mencapai Rp97.928.061.416.000. Kinerja yang baik berhasil mencatatkan penyerapan sebesar Rp96.534.397.587.261 atau 98,58 persen. Di hadapan wakil rakyat, dia menguraikan penjelasannya berdasarkan empat pos anggaran.
Empat pos realisasi anggaran tersebut yaitu pos belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial, dan belanja modal.
Untuk pos belanja pegawai, terealisasi sebesar Rp428.746.038.370 atau 91,52 persen dari pagu Rp468.493.079.000. Realisasi belanja barang sebesar Rp4.062.376.304.851 atau 96,55 persen dari pagu Rp4.207.499.366.000.
"Untuk belanja bantuan sosial, realisasinya sebesar Rp91.884.679.114.935 atau 98,71 persen dari pagu Rp93.086.716.563.000, dan belanja modal sebesar Rp158.596.129.105 atau 99,93 persen dari pagu Rp165.352.408.000," ucap Mensos.
Lebih lanjut, Mensos menjelaskan realisasi belanja bansos tersebut digunakan oleh tiga unit kerja di lingkungan Kemensos, yakni Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Ditjen Rehsos) sebesar Rp595,21 miliar, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Ditjen Linjamsos) sebesar Rp29,09 triliun, dan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial (Ditjen Dayasos) sebesar Rp63,23 triliun.
“Bansos pada Ditjen Rehsos dialokasikan untuk bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dengan jumlah alat bantu tersalurkan sebanyak 15.478 unit dan realisasi sebesar Rp595,21 miliar atau 98,83 persen,” kata Mensos.
Kemudian, Risma menambahkan, ada rinciannya, yaitu literasi khusus bagi penyandang disabilitas netra, ATENSI penyandang disabilitas, permakanan disabilitas tunggal, ATENSI korban darurat kebencanaan, ATENSI anak, ATENSI anak yatim piatu (COVID-19), ATENSI anak yatim piatu (tambahan anggaran), ATENSI lanjut usia dan permakanan lanjut usia tunggal.
“Jadi, ini bentuk bantuannya tidak hanya berupa bantuan sosial, tapi juga respons kasus,” terangnya.
Adapun, bansos pada Ditjen Linjamsos, dialokasikan untuk program perlindungan sosial korban bencana alam, bencana sosial dan non alam, serta Program Keluarga Harapan (PKH) dan Rumah Sejahtera Terpadu.
“Bantuan untuk korban bencana alam yang mendapatkan bantuan logistik tanggap darurat dan pemulihan sosial, serta Layanan Dukungan Psikososial (LDP), realisasinya sebesar Rp280,43 miliar atau 99,24 persen,” ucap Mensos.
Sementara itu, realisasi bantuan untuk program perlindungan sosial korban bencana sosial dan non alam, disampaikan Risma mencapai Rp50,89 miliar atau 100 persen lantaran adanya tragedi Kanjuruhan pada Oktober 2022 lalu.
“Ini kenapa kita 100 persen, karena sebetulnya kurang. Setelah tragedi Kanjuruhan, yang meninggal banyak sehingga realisasinya melebihi 100 persen. Kemarin, kita sampai minta dana dari dana hibah,” kata Mensos menjelaskan.
Pada PKH, Risma menuturkan bahwa terdapat perbedaan capaian realisasi pada sukses salur yang mencapai Rp28,7 triliun atau 100 persen dan realisasi transaksi Rp28,48 triliun atau 99,22 persen.
“Kita sudah menyalurkan 100 persen, tapi transaksinya di masyarakat itu 99,22 persen. Ada kemungkinan yang bersangkutan meninggal, pindah, dan sebagainya. Jadi, beda antara realisasi sukses salur dan realisasi transaksi,” kata dia.
Bantuan program Dayasos tahun 2022 dialokasikan untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), BLT minyak goreng dan BLT BBM, pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, serta Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA).
Mensos Risma menyampaikan alasan adanya perbedaan antara data anggaran bansos 2022 yang ia paparkan dengan yang disebutkan Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi sebesar Rp78 triliun.
"Berbeda dari data Rp78 triliun karena ada bantuan tambahan untuk BLT minyak goreng dan BLT BBM pada 2022," jelas Mensos Risma.
Untuk program PENA, realisasi telah mencapai Rp26,68 miliar atau 52,31 persen dari pagu sebesar Rp51 miliar. Hal ini terjadi karena tenggang waktu pelaksanaan program di penghujung tahun.
Untuk itu, ia meminta dukungan kepada legislator agar meringankan langkah Kemensos mengejar realisasi anggaran di tahun-tahun berikutnya dengan membuka hold anggaran tidak pada penghujung tahun.
“Kami rutin melakukan rapat dengan K/L terkait agar hold anggaran dibuka di awal tahun. Jadi, saat ini, kami tengah berjuang, kami mohon dukungan dari pimpinan dan anggota Komisi VII DPR RI untuk mempermudah langkah kami ke depannya,” kata Mensos.
Merespons permintaan Mensos Risma, Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi pun, mendukung usulan Mensos untuk mendorong K/L terkait untuk membuka hold anggaran di awal tahun agar memperlancar proses penyaluran bansos.
Lebih lanjut, pihaknya bersama para legislator juga mengapresiasi program-program yang secara konsisten telah dilakukan Kemensos pada 2022 dan kembali dilanjutkan pada 2023.
“Kami apresiasi program-program Kemensos dan segala realisasinya yang telah dicapai. Kami dukung langkah Mensos Risma dan Kemensos untuk terus mengupayakan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Arief Mujayatno
Copyright © ANTARA 2023
