"Termasuk mewujudkan pemulihan ekonomi dan kesehatan dunia yang inklusif," kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI akan terus melakukan peningkatan pelayanan untuk melindungi hasil olah pikir manusia yang lahir karena kemampuan intelektual.
Baca juga: Menkumham serahkan surat pencatatan ciptaan kepada masyarakat Bali
Hal tersebut, katyanya, baik berupa barang atau jasa yang berguna bagi manusia itu sendiri maupun yang mempunyai manfaat atau nilai ekonomi.
Peluncuran Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POP Hak Cipta atau POP HC) pada 6 Januari 2022 sekaligus pencanangan 2022 sebagai Tahun Hak Cipta Nasional. Langkah itu diambil sesuai Instruksi Presiden Joko Widodo untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional serta mendorong kemajuan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
Baca juga: Kemenkumham dorong Bondowoso bangun swalayan khusus produk lokal
Baca juga: Kemenkumham beri sertifikat Indikasi Geografis Kopi Arabika Bondowoso
Yasonna mengatakan sejak dimulainya layanan tersebut pada 20 Desember 2021 hingga 15 Januari 2022 telah masuk sebanyak 10.190 permohonan. Dengan waktu rata-rata penyelesaian antara lima sampai dengan 10 menit setelah melakukan pembayaran.
Layanan POP HC terintegrasi dengan sistem pembayaran Simponi Kementerian Keuangan dan dapat diakses penuh oleh masyarakat selama 7X24 jam sesuai prinsip kapan pun dan di mana pun.
Ia menyambut baik tingginya animo masyarakat dalam mengajukan permohonan hak cipta melalui POP HC. Dengan demikian, percepatan pemulihan ekonomi nasional dapat terus membaik seiring program yang dihadirkan pemerintah.
Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2022
