Demokrat ingatkan pihak KLB ilegal tidak diskreditkan Menko Polhukam

id Demokrat,Sigit Raditya,Moeldoko,menkopolhukam,mahfud MD,klb partai demokrat

Demokrat ingatkan pihak KLB ilegal tidak diskreditkan Menko Polhukam

Direktur Eksekutif Partai Demokrat Sigit Raditya. ANTARA/HO-humas Demokrat.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Partai Demokrat Sigit Raditya mengingatkan agar pihak Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal di bawah pimpinan Moeldoko untuk tidak mendiskreditkan Menko Polhukam Mahfud MD.

Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, Sigit menanggapi pernyataan Isnaini Widodo yang meminta Menko Polhukam agar tak mencampuri urusan Moeldoko dan Demokrat.

"Orang kalap sering silap," ujar Sigit.

Sigit menegaskan larangan agar tidak menyatakan pendapat merupakan hal tidak masuk akal. Karena, sebagai ahli hukum tata negara, Mahfud MD sedang menjalankan tugas intelektualnya. Selain itu, Mahfud juga bertanggung jawab atas stabilitas politik nasional sebagai Menko Polhukam.

"Sehingga wajar, beliau menjelaskan pada publik bahwa gugatan dan judicial review ini hanya membuat kegaduhan yang tidak perlu." kata Sigit menegaskan.

Sigit menyatakan jika judicial review itu dikabulkan, akan membuat setiap orang, apa pun latar belakangnya, bisa menggugat AD/ART organisasi-organisasi massa, organisasi-organisasi politik, bahkan juga organisasi-organisasi usaha.

"Meminjam istilah ahli hukum tata negara, judicial review ini merupakan intellectual manipulation yang bisa berujung pada legal anarchism atau ketidakpastian hukum, yang akan mengganggu upaya pemerintah melakukan pemulihan ekonomi pascapandemi," kata Sigit mengingatkan.

Sebelumnya, Mahfud MD mengatakan, gugatan yang diajukan kubu Moeldoko didampingi kuasa hukumnya Yusril Ihza Mahendra terhadap AD/ART Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sia-sia.

Pengajuan judicial review yang dilakukan Yusril ke Mahkamah Agung (MA) tidak akan mematahkan kepengurusan Partai Demokrat saat ini.
Baca juga: Kubu Moeldoko hadirkan pimpinan sidang KLB pada sidang di PTUN Jakarta
Baca juga: Demokrat yakin MA profesional uji materiil SK pengesahan partai

Pewarta : Fauzi
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar