Para patriot tersebut bakal bertugas kurang lebih selama 18 bulan sebagai fasilitator di 23 desa
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Badan PBB untuk Pembangunan (UNDP) telah melantik 23 orang Patriot Energi, yang akan bertugas mendampingi masyarakat menerangi desa dengan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE Kementerian ESDM Hendra Iswahyudi dalam siaran pers di Jakarta, Minggu, mengatakan ke-23 Patriot Energi yang terpilih dari 140 orang melalui seleksi terbuka ini terdiri atas 16 laki-laki dan tujuh perempuan, serta seluruhnya adalah sarjana dari berbagai latar belakang pendidikan.

"Mereka umumnya memiliki pengalaman lebih dari tiga tahun, bahkan ada yang telah berpengalaman lebih dari sepuluh tahun dalam pendampingan masyarakat. Di desa, mereka akan mendampingi masyarakat selama pembangunan PLTS, membantu serah terima aset PLTS dari Kementerian ESDM ke pemerintah desa, memfasilitasi pemilihan, pelatihan dan sertifikasi operator lokal, membentuk unit pengelola listrik desa, serta membantu memetakan potensi ekonomi desa," katanya.

Para patriot tersebut bakal bertugas kurang lebih selama 18 bulan sebagai fasilitator di 23 desa di Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Tengah, untuk mengembangkan layanan listrik dari energi bersih dan berkelanjutan yang bersumber dari tenaga surya.

Ke-23 Patriot Energi juga merupakan bagian dari proyek accelerating clean energy to reduce inequality (access), sebuah proyek bersama UNDP dan ESDM yang didukung oleh Korea International Cooperation Agency (Koica). Tujuan utama dari proyek Access adalah menyediakan akses listrik dari energi terbarukan, khususnya tenaga surya, ke desa-desa terpencil di Indonesia dan di Timor Leste.

Mereka telah mengikuti pelatihan secara daring pada 6-14 September 2021, serta pelatihan secara luring 20-24 September 2021.

Materi pelatihan mencakup kode etik pemberdayaan, pendekatan gender dan inklusi sosial, pendekatan partisipatif, pengenalan PLTS dan infrastruktur solar PV, operasi dan pengelolaan PLTS komunal, pembentukan BUMD dan unit pengelola listrik desa, serta pendampingan teknis identifikasi ekonomi desa dan penyusunan analisis keberlanjutan.

Program Patriot Energi ini merupakan bagian kemitraan antara Kementerian ESDM dan United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia yang didanai hibah Koica melalui proyek access.

Proyek access akan membangun 23 PLTS komunal dengan total kapasitas 1,2 MW di 23 desa di Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Tengah.

"Proyek access adalah bagian dari upaya untuk mempromosikan energi baru dan terbarukan yang mana sejalan dengan target Indonesia untuk meningkatkan pangsa energi terbarukan bersih dalam bauran energi nasional menjadi 23 persen pada tahun 2025.. Tujuh dari patriot ini adalah perempuan dan mereka juga mewakili suara kaum muda yang pasti akan membawa proses yang inovatif dan menarik dalam upaya advokasi mereka," ujar Wakil Kepala Perwakilan UNDP Indonesia Sophie Kemkhadze.

Sebelumnya, Direktur Aneka Energi Baru dan Terbarukan (EBT) Kementerian ESDM Chrisnawan Anditya mengatakan ada tiga faktor yang menjadi landasan pemerintah mengebut pembangunan PLTS.

Ketiga faktor tersebut adalah potensi yang sangat besar, instalasi cepat, dan harga yang makin kompetitif dibandingkan beberapa waktu lalu.

"Salah satu energi terbarukan yang didorong adalah energi surya karena potensinya sangat besar, masa pembangunannya sangat cepat 12-18 bulan, dan harganya juga sudah cukup kompetitif," kata Chrisnawan.

Baca juga: Anggota DPR Roro Esti apresiasi swasta turut kembangkan PLTS atap
Baca juga: Kementerian ESDM ungkap 3 alasan pemerintah kebut PLTS hingga 2025
Baca juga: Pemerintah sebut tanda SNI jamin kualitas modul surya

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2021