Airlangga sebut realisasi anggaran perlindungan sosial capai 58 persen

id Perlindungan sosial,Realisasi PEN,Vaksinasi

Airlangga sebut realisasi anggaran perlindungan sosial capai 58 persen

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri) dalam kunjungan kerjanya di Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, berkesempatan langsung meninjau sentra vaksinasi untuk santri dan masyarakat umum di lingkungan Rumah Sakit Zaky Djunaid Pekalongan, Kamis (16/9/2021). ANTARA/HO-Kemenko Perekonomian/pri.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan anggaran perlindungan sosial Rp186,64 triliun telah terealisasi sebesar 58 persen yaitu Rp108,16 triliun per 10 September 2021.

“Bantuan sosial dengan total alokasi dana Rp186,64 triliun sampai 10 September 2021 sudah terealisasi Rp108,16 triliun atau sebesar 58 persen,” katanya di Jakarta, Kamis.

Realisasi itu diberikan dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan beras Bulog 2021, program Kartu Sembako, program Sembako PPKM, Bantuan Sosial Tunai, BLT Desa, serta Bantuan Tunai Pedagang Kali Lima dan Warung (BT-PKLW).

Selain berbagai bantuan tersebut, pemerintah juga meluncurkan program lain dalam rangka membantu meringankan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi seperti diskon listrik, subsidi kuota internet, dan program Kartu Prakerja.

Kemudian Bantuan Subsidi Upah (BSU), Banpers Produktif Usaha Mikro (BPUM), subsidi bunga KUR dan Non KUR, pembebasan rekmin, biaya beban, dan abonemen listrik, penempatan dana untuk restrukturisasi kredit, serta IJP UMKM dan korporasi.

Sementara itu, ia menuturkan upaya pemerintah untuk menangani pandemi terus menunjukkan perbaikan yakni tercermin dari indikator Recovery Rate (RR) secara nasional per 14 September 2021 tercatat 94,45 persen atau lebih baik dari RR global sebesar 89,68 persen.

Untuk indikator Bed Occupancy Ratio (BOR) secara nasional juga berada pada tingkat yang rendah yakni 13,32 persen dengan BOR isolasi sebesar 12,51 persen dan BOR intensif sebesar 20,83 persen.

Data per 11 September 2021 turut menunjukkan tidak ada provinsi di luar Jawa dan Bali yang berada pada level asesmen 4 sedangkan 16 provinsi masih berada pada level 3 dan 11 provinsi berada pada level 2.

Penurunan level asesmen ini terjadi secara signifikan pada tingkat kabupaten/kota dengan hanya 6 kabupaten/kota di luar Jawa dan Bali yang masih berada di level 4.

Perkembangan kasus aktif secara nasional dari 9 Agustus sampai 14 September pun mengalami penurunan sebesar 79,41 persen dengan kasus positif harian di bawah 10.000 kasus.

“Alhamdulilah evaluasi cukup baik, namun kita harus tetap waspada,” ujarnya.

Meski demikian, ia memastikan pelaksanaan vaksinasi terus dipastikan ketersediaannya dengan suplai vaksin diperkirakan sebanyak 394 juta dosis sampai Desember 2021 dan target vaksinasi harian dinaikkan menjadi 2 juta suntikan.

Secara nasional, penyuntikan vaksin per 14 September 2021 sebanyak 118,36 juta dosis sehingga diharapkan 89 persen penduduk pada Desember 2021 sudah menerima vaksinasi meliputi 100 persen dosis pertama dan 78 persen dosis kedua.

Baca juga: Menkeu: Anggaran Perlinsos 2022 bisa naik tergantung dampak COVID
Baca juga: Tekan kemiskinan ekstrem, ekonom sarankan penerima bansos ditambah
Baca juga: Kemensos usul anggaran Rp11 triliun untuk anak yatim piatu pada 2022

Pewarta : Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar