Inggris siap akhiri celah hukum yang memungkinkan pernikahan anak

id Inggris, RUU, nikah dini

Inggris siap akhiri celah hukum yang memungkinkan pernikahan anak

Menara jam Big Ben dan Gedung Parlemen Inggris di London. ANTARA /REUTERS/Luke MacGr

London (ANTARA) - Inggris harus menghapus celah hukum yang memungkinkan pernikahan anak "melalui pintu belakang", kata anggota parlemen menjelang pengenalan undang-undang di parlemen pada Rabu untuk menaikkan usia minimum menjadi 18 tahun.

Mereka mengatakan undang-undang saat ini, yang mengizinkan pernikahan pada usia 16 tahun dengan persetujuan orang tua, menyabotase masa depan anak perempuan dan memaafkan pelecehan anak.

Celah itu juga merusak upaya global Inggris untuk mengakhiri pernikahan anak di negara lain, kata kelompok kampanye.

"Perkawinan anak adalah pelecehan anak," kata mantan kanselir Sajid Javid kepada radio BBC sebelum mengajukan RUU itu, yang mendapat dukungan lintas partai.

"Orang-orang berpikir ini sering terjadi di negara berkembang. Tidak. Itu terjadi di sini ... itu harus dihentikan," katanya, seraya menambahkan bahwa ribuan anak di bawah umur telah dipaksa menikah di Inggris dalam dekade terakhir.

Pemerintah juga mengatakan berkomitmen untuk menaikkan usia minimum menjadi 18 tahun.

"Ini adalah langkah besar ke arah yang benar. Kami merayakan momen ini," kata juru kampanye Payzee Mahmod kepada Thomson Reuters Foundation.

Mahmod, yang menikah pada usia 16 tahun, mengatakan gadis-gadis yang menikah muda dikeluarkan dari sekolah dan sering menjadi sasaran pemerkosaan dalam perkawinan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Anak perempuan dari latar belakang Asia Selatan dan Timur Tengah dipandang paling berisiko menikah dini di Inggris karena memiliki hubungan di luar nikah sering dianggap memalukan.

Inggris menetapkan 16 tahun sebagai usia minimum pada tahun 1929 ketika hidup bersama di luar nikah tidak dapat diterima secara sosial.

Namun para aktivis mengatakan kebanyakan anak perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun saat ini ditekan oleh keluarga mereka, dan bahwa menaikkan usia minimum akan memberdayakan mereka untuk mengatakan tidak.

Anggota parlemen Pauline Latham, salah satu sponsor RUU itu, mengatakan undang-undang saat ini mengizinkan pernikahan anak "dengan pintu belakang".

"Saya sudah berbicara dengan banyak menteri untuk mengatakan kita tidak bisa membiarkan ini berlanjut, dan mereka setuju. Boris ingin menyelesaikannya," tambahnya, merujuk pada perdana menteri.

Upaya untuk mengubah undang-undang tahun lalu - dipelopori oleh Latham - digagalkan oleh pandemi.

Baca juga: PM Inggris akan umumkan penundaan untuk akhiri pembatasan COVID

Namun para juru kampanye mengatakan mereka yakin undang-undang tersebut, yang berlaku untuk Inggris dan Wales, akan disahkan pada musim semi mendatang.

Lebih dari 2.740 anak di bawah 18 tahun menikah di Inggris dan Wales antara tahun 2008 dan 2017, menurut data resmi, tetapi angka ini tidak termasuk anak di bawah umur yang menikah dalam upacara tradisional atau dibawa ke luar negeri untuk menikah.

Karma Nirvana, yang berkampanye menentang pernikahan paksa, mengatakan telah menemukan kasus yang melibatkan anak-anak berusia 11 tahun, dan pernikahan antara usia 13 dan 15 tahun "tidak biasa".

Para pegiat, yang bertemu dengan Javid pada Selasa (16/6), mengatakan sangat penting tidak hanya untuk menutup celah, tetapi menjadikannya sebagai tindak pidana untuk membantu pernikahan di bawah umur, termasuk pernikahan agama dan yang dilakukan di luar negeri.

“Kriminalisasi adalah pencegah yang kuat dan perlu untuk melindungi setiap anak dari segala bentuk pernikahan anak di semua tempat,” kata Mahmod, yang saudara perempuannya Banaz dibunuh oleh anggota keluarganya setelah meninggalkan seorang suami yang mereka pilihkan untuknya pada usia 17 tahun.

Sumber: Reuters

Baca juga: Menteri Inggris Raya diimbau tidak meluncurkan vaksinasi massal anak

Baca juga: Pakar: Varian Delta turunkan efektivitas vaksin di Inggris

Pewarta : Mulyo Sunyoto
Editor: Fardah Assegaf
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar