"Sebagai gubernur saya keberatan dengan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) saat ini, karena pelayanannya belum memuaskan," katanya.
Menurut dia, pemadaman listrik di Kalsel yang kini hampir tiap hari terjadi, bukan hanya mengganggu masyarakat tetapi juga membuat usaha kecil dan menengah (UMKM) juga semakin sulit dan terpuruk.
Apalagi, kata Gubernur, sampai saat ini PLN belum mampu memberikan dukungan terhadap perkembangan UMKM Kalsel, baik itu pelayanan maupun insentif lainnya.
"Memang sekarang tidak ada pemadaman bergilir, namun yang ada nyala bergilir, itu sama juga bohong," katanya.
Sayangnya, kata dia, tentang naik dan turunnya TDL sepenuhnya adalah otoritas pemerintah pusat, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan apapun untuk melakukan protes maupun lainnya.
Namun demikian, kata dia, diharapkan kenaikan TDL ini bisa ditinjau kembali dan dicarikan formula yang tepat, sehingga tidak semakin memberatkan perkembangna sektor UMKM.
"Kalaupun tidak bisa menghindar dari kenaikan TDL, perbaiki dulu dong pelayanannya, jangan sering padam seperti saat ini," katanya.
Tentang kemungkinan pemberian insentif terhadap UMKM agar bisa tetap eksis menjalankan usahanya setelah kenaikan TDL, kata dia, hal tersebut akan dijabarkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
Dalam RPJMD kata dia, salah satu fokus utama pembangunan Kalsel adalah pengembangan UMKM untuk lebih berdaya saing dengan produk-produk luar.
"Salah satunya dengan memberikan insentif terhadap UMKM yang teknisnya telah dijabarkan dalam RPJMD," katanya.
Sebelumnya Manajer Pembangkit PLN Kalsel-Kalteng Budhy Kustianto mengatakan, konsumen di Kalsel yang dayanya diatas 900 watt hanyalah sekitar 11 persen.
Dengan demikian, kata dia, kenaikan TDL tidak akan berpengaruh besar terhadap masyarakat, karena daya 400-900 watt tidak ada kenaikan.(U004/Z002)
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2010
