Menko Luhut minta pemerintah daerah perhatikan desa-desa rawan tsunami

id mitigasi gempa dan tsunami,rehabilitasi mangrove,penanggulangan bencana

Menko Luhut minta pemerintah daerah perhatikan desa-desa rawan tsunami

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan (tengah), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (kiri) dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono (kanan) mengangkat mangrove saat melakukan kick off penanaman mangrove di Desa Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (3/3/2021). ANTARA FOTO/Fauzan/foc.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta pemerintah daerah benar-benar memperhatikan mitigasi bencana di desa-desa rawan terdampak tsunami salah satunya dengan melestarikan hutan magrove sebagai benteng dari gelombang tsunami.

"Jadi teman-teman gubernur atau bupati yang melihat peta sebaran rawan ini, saya kira sudah punya semua. Ayo kita hati-hati. Jangan karena sudah setahun tidak ada (tsunami) atau tiga tahun tidak ada atau lima tahun tidak ada, lantas tidak ada. Besok bisa saja, atau nanti setelah inipun bisa saja karena tidak ada yang bisa ngatur gempa ini," kata Luhut dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana 2021 di Jakarta, Kamis.

Desa rawan tsunami hampir tersebar di sebagian besar wilayah Indonesia, sehingga ia meminta pemerintah daerah perlu benar-benar memperhatikan peta sebaran desa rawan bencana tsunami dan gempa tersebut.

"Tidak boleh ada kata tidak siap, kita harus siap semuanya. Jadi kita tidak boleh menangisi sesuatu yang karena kita tidak siap," kata Luhut.

Baca juga: Ini empat teknologi pendukung mitigasi gempa-tsunami dalam INATEWS
Baca juga: BMKG dorong penelitian soal gempa dan tsunami untuk perkuat mitigasi

Berdasarkan dara Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), terjadi peningkatan aktivitas kegempaan dari rata-rata tahunan (6.445 kali) di mana jumlah gempa pada 2020 sebanyak 8.264 kejadian, meskipun relatif menurun jika dibandingkan dengan jumlah gempa 2018 yang mencapai 11.920 kali dan 2019 yang mencapai 11.515 kali.

Berkaca dari kejadian gempa dengan magnitudo 9,1 dan diikuti tsunami di Aceh pada 2004, Luhut mengatakan tidak pernah terbayang itu terjadi. "Namun memang gempa tidak dapat diprediksi, periode ulangnya panjang membuat orang mudah lupa dan tidak siap, sehingga terasa mendadak bagi masyarakat," katanya.

Oleh karena itu mitigasi dan peringatan dini gempa dan tsunami mendesak dan perlu disiapkan dan dikuatkan, karena memang kejadian alam itu tidak dapat diprediksi, ujar dia.

Baca juga: BNPB: Tsunami dapat diredam melalui vegetasi
Baca juga: LIPI: hadang tsunami dengan mangrove


Menurut Luhut, mangrove yang ada di pesisir pantai dapat menjadi benteng dari tsunami namun kondisinya ada yang kritis, bahkan ada yang dijadikan arang.

"Jadi ini saya minta kepala daerah, teman-teman semua, ayo kita melindungi rakyat dan pemerintah daerah kita sendiri. Kalau anda bertanggung jawab terhadap keselamatan rakyat tempat anda bekerja tolong ini pembelajaran ini dilakukan," ujar Luhut.

Menurut Luhut, ada program pemerintah di tahun 2021 untuk merehabilitasi 150.000 hektare mangrove kritis yang ada di Indonesia, dan berharap pemerintah daerah dapat mengikuti langkah tersebut.

"Kemarin dengan Bu Siti, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sudah mulai melakukan penanaman dengan Menteri Kelautan dan Perikanan di Teluk Jakarta ini untuk 1.000 hektare," katanya.

Baca juga: 16 Tahun Tsunami Aceh, LIPI: Masyarakat harus mandiri mitigasi bencana
Baca juga: BMKG akan manfaatkan sirene tsunami dengan teknologi lebih sederhana


Pewarta : Virna P Setyorini
Editor: Budhi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar