TNI-Polri di NTB larang konvoi kemenangan Pilkada

id larangan konvoi,covid-19,euforia kemenangan,kapolda ntb,danrem 162/wb

TNI-Polri di NTB larang konvoi kemenangan Pilkada

Kepala Polda NTB, Inspektur Jenderal Polisi Mohammad Iqbal, dan Komandan Korem 162/WB, Brigadir Jenderal TNI Ahmad Ramdhani, ketika mengecek pelaksanaan pencoblosan pasangan calon kepala daerah di Kota Mataram, NTB, Rabu (9/12/2020). ANTARA/Dhimas BP

Mataram (ANTARA) - Aparat keamanan TNI dan Polri di Nusa Tenggara Barat melarang masyarakat menggelar kegiatan konvoi kemenangan pasangan calon kepala daerah saat Pilkada terkait penyebaran Covid-19.

Kepala Polda NTB, Inspektur Jenderal Polisi Mohammad Iqbal di Mataram, Rabu, mengatakan, polisi dan tentara tidak akan segan mengambil tindakan tegas apabila ada yang meluapkan euforia kemenangannya dengan konvoi.

"Kami akan tindak, semua kembali ke aturan. Kami pantau dengan ketat. Pada intinya, siapa pun yang menang dan kalah, wajib patuhi protokol," kata dia.

Baca juga: Kapolda NTT imbau tak ada konvoi usai pemungutan suara Pilkada 2020

Karena itu, dia mengingatkan masyarakat untuk menjaga kesehatan diri dengan tetap mentaati prokes. Cegah munculnya kerumunan dan selalu gunakan masker.

Namun demikian, dia yakin masyarakat NTB sudah menyadari ancaman dan bahaya Covid-19. Hal itu dilihatnya dari laporan anggota yang bertugas dan pantauan langsung di lapangan.

Bahkan dia bisa memastikan bahwa sampai saat ini tidak ada yang melanggar prokes. Semua berjalan sesuai dengan aturan yang dibuat oleh pihak penyelenggara.

Baca juga: Warga NTT diingatkan tak gelar konvoi setelah pemungutan suara

"Apalagi kalau masyarakat sudah tampil dengan tertib prokes. Itu hal yang layak untuk diteladani," ujarnya.

Begitu juga disampaikan Komandan Korem 162/Wira Bhakti, Brigadir Jenderal TNI Ahmad Ramdhani, yang memberikan imbauan khusus kepada pasangan calon kepala daerah yang kini sedang menjadi influencer untuk tetap memikirkan keselamatan masyarakat.

"Kami mohon untuk bisa menahan diri, utamakan kebersamaan, jaga keselamatan dan juga nama baik daerah di skala nasional," kata dia. 

Baca juga: Mendagri tak ingin ada pengumpulan massa saat penetapan paslon

Pewarta : Dhimas Budi Pratama
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar