Makassar (ANTARA) - Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Provinsi Sulawesi Selatan Muhammad Al Amin mengatakan kondisi hutan Sulsel makin kritis sehingga sangat mengkhawatirkan akan terjadinya bencana.

Hal itu dikemukakan Al Amin di Makassar, Kamis, menanggapi kondisi hutan di daerah ini yang perlu mendapatkan perhatian serius dari Pemprov Sulsel.

Baca juga: Walhi kritisi kebijakan "food estate" di kawasan hutan lindung

Sebagai gambaran, dari 2,6 juta hektare luas hutan di Sulsel hanya sekitar 1,3 juta hektare bervegetasi hijau.

Mencermati kondisi tersebut, lanjut dia, potensi bencana alam memungkinkan terjadi dengan kondisi hutan yang kurang perhatian untuk direhabilitasi, kendati setiap tahun mengingatkan Pemprov Sulsel.

Baca juga: Cemari udara dan kesehatan, Walhi: BBM oktan rendah berdampak buruk

Al Amin juga menyayangkan sikap pemerintah yang tidak tegas merancang tata ruang provinsi guna merehabilitasi lahan kritis.

Dia berharap agar Pemprov maupun Kabupaten/Kota melakukan revisi peraturan terkait pemanfaatan ruang, termasuk rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.  

Baca juga: Walhi Sumsel minta pemda antisipasi bencana hidrometeorologi

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Andi Parenrengi mengatakan guna mengantisipasi terjadinya bencana, maka pihaknya selalu berkoordinasi dengan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) di bawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk pencegahan dan pengamanan oleh Polisi kehutanan (Polhut) di lapangan.

Menurut dia, pihaknya telah mendistribusikan bibit dan pupuk terhadap daerah-daerah yang memiliki potensi kerawanan bencana alam cukup tinggi misalnya di Kabupaten Gowa, Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Luwu.

Ia menyebut bibit tersebut diperuntukkan guna merehabilitasi sekitar 10 ribu ha dengan melibatkan peran serta masyarakat sekitar dalam penanamannya.

Pelaksanaan di lapangan dilakukan pihak Dinas Kehutanan Sulsel berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) untuk melibatkan petugas di lapangan dan masyarakat.

"Dengan adanya penyaluran bantuan bibit dari KLHK, diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memelihara tumbuhan seperti mangga, rambutan dan lain sbagainya pada masa pandemi seperti saat ini," katanya.
Ilustrasi hutan Sulsel yang makin kritis. ANTARA Foto/ Suriani Mappong

Pewarta: Suriani Mappong
Editor: Heru Dwi Suryatmojo
Copyright © ANTARA 2020