Ketua DPC PDIP Rembang maju pilkada lewat PPP

Semarang (ANTARA) -

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Rembang Ridwan maju pilkada kabupaten setempat sebagai bakal calon wakil bupati melalui Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

"Saya ke sini untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon wakil bupati pada Pilkada Kabupaten Rembang 2020," kata Ridwan saat menyerahkan berkas pendaftaran di kantor DPW PPP Provinsi Jawa Tengah di Semarang, Senin.

Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Rembang itu menjelaskan alasan utama mengapa dirinya mendaftar bakal cawabup melalui PPP, karena ingin melaksanakan wasiat Kiai Haji Maimoen Zubair.

Baca juga: Dinamika pilkada di ring 1 Semen Rembang

Terkait dengan pasangan kepala daerah yang nasionalis-religius, katanya, seperti halnya di tingkat pusat ada Presiden Jokowi dan Wapres KH Ma'ruf Amin, dan di Jateng ada Gubernur Ganjar Pranowo dan Wagub Taj Yasin Maimoen.

"Saya Ingin mengenang dan melaksanakan wasiat KH Maimun Zubair. Di pusat, di Jateng dan harus didukung oleh semua masyarakat dan diaplikasikan di Kabupaten Rembang," ujarnya.

Ridwan juga ingin melaksanakan instruksi dari DPD PDIP Jateng dan DPW PPP Jateng untuk maju Pilkada Rembang 2020 mendampingi petahana Bupati Abdul Hafidz.

Baca juga: KPU: Realokasi dana Pilkada Rembang tunggu petunjuk Kemendagri

Sebelumnya ada dua nama calon wakil bupati yang diusulkan oleh DPC PPP Rembang ke DPW PPP Jateng yaitu Hanies Cholil Barro (kader PKB) dan Zainul Umam (Plt Ketua DPC PPP Rembang).

Saat mendaftar, Ridwan terlihat didampingi sejumlah anggota Fraksi PPP DPRD Kabupaten Rembang dan diterima oleh Ketua Desk Pilkada DPW PPP Jateng Abdul Aziz serta Wakil Ketua DPW PPP Muhamad Ngainirrichadl.

Ketua Desk Pilkada DPW PPP Jateng Abdul Aziz mengaku akan secepatnya mengirim berkas pendaftaran Ridwan ke DPP PPP.

"Nanti malam akan langsung kami ajukan ke tingkat pusat, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini pasangan Hafidz-Ridwan mendapatkan rekomendasi untuk berlaga di Pilkada Rembang 2020," katanya.

Baca juga: Kepala daerah diimbau tidak tumpangi bantuan COVID dengan politik