Pandemi COVID-19 pengaruhi jumlah WNA bermasalah di Jakbar

id Pengawasan orang asing, tim pora, imigrasi jakbar

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) DKI Liberty Sitinjak didampingi Kelas Imigrasi Jakarta Barat, Novianto Sulastono di Jakarta, Kamis (13/8/2020). (ANTARA/Devi Nindy)

Jakarta (ANTARA) - Pandemi COVID-19 mempengaruhi jumlah warga negara asing (WNA) yang tergolong bermasalah, berdasarkan data Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat di semester pertama 2020.

"Sekarang ini kan penerbangan dari luar negeri masih sangat terbatas. Otomatis ada penurunan (pelanggarannya) sangat signifikan, di atas 70 persen," ujar Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) DKI Liberty Sitinjak di Jakarta, Kamis (13/8).

Dalam rapat koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) oleh Imigrasi Jakarta Barat, Sitinjak memaparkan 39 WNA di Jakarta Barat yang ditemukan bermasalah terkait izin tinggal, terdiri dari 35 orang yang dideportasi dan tangkal, tiga WNA dideportasi dan satu WNA jalani projustisia.

Kemudian pelanggar izin tinggal di Jakarta Barat didominasi WNA asal Nigeria sebanyak 14 orang.

Baca juga: Satu orang WNA terjaring operasi SIKM di Stasiun Pasar Senen
Baca juga: Seorang perempuan WNA meninggal di Ancol Mansion


Selain itu jumlah WNA yang melanggar aturan izin tinggal selama pandemi COVID-19 merata di seluruh wilayah Jakarta.

Kendati pelanggaran menurun, Sitinjak meminta Tim Pora tetap mengawasi pergerakan WNA, terutama terkait izin tinggal mereka.

"Tetapi orang yang ada di sini yang enggak bisa keluar, ini kan juga harus diawasi. Memang ada aturan dari kementerian bahwa yang enggak bisa pulang itu (karena pandemi COVID-19) otomatis diperpanjang (izin tinggalnya) tapi tetap harus diawasi juga," papar Sitinjak.

Sitinjak menuturkan bahwa pengawasan orang asing bukan hanya tanggung jawab Dirjen Imigrasi saja. Melainkan meliputi berbagai instansi terkait mulai dari TNI, Polri, Pemerintah Daerah.

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Tim Pora. Misalnya melibatkan Satpol PP Jakarta Barat, agar mendata WNA orang asing yang tinggal di rumah susun, dan mengharapkan pengawasan orang asing ini dilakukan ke lapangan langsung.

Baca juga: Polres Jakpus tangkap polisi gadungan pemeras WNA hingga Rp150 juta
Baca juga: WNA Amerika kelabui petugas bandara saat bawa brownies berganja


 

Pewarta : Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Budhi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar