Jakarta (ANTARA) - Ekonom Muhammad Chatib Basri mengingatkan pentingnya jaring pengaman sosial selama wabah COVID-19 agar masyarakat tetap tinggal dan beraktivitas di rumah sebagai upaya memutus mata rantai penularan.

"Bagi mereka yang berkecukupan, imbauan pemerintah untuk beraktivitas dari rumah akan dipatuhi, berbeda dengan kalangan menengah ke bawah begitu tabungannya habis terpaksa harus keluar untuk mencari penghasilan," kata Chatib yang pernah menjabat Menteri Keuangan periode 2013-2014 dalam seminar webinar bertajuk "Dampak COVID-19 terhadap Kondisi Perekonominan dan Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia" di Jakarta, Jumat.

Dengan demikian, kata Chatib, perlu kompensasi dalam bentuk jaring pengaman sosial seperti bansos yang sampai saat ini terus digulirkan dengan tujuan agar masyarakat tetap tinggal di rumah.

Chatib yang berbicara dalam seminar yang diselenggarakan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School (STIE IBS) mengatakan di tengah kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti sekarang  aktivitas ekonomi tidak berjalan normal.

"Akibat dari wabah ini kita disuruh untuk menjaga jarak, sedangkan aktivitas ekonomi bisa terjadi kalau pembeli dan penjual bertemu. Meskipun saat ini pemerintah sudah memberikan kelonggaran namun ekonomi belum berjalan normal," kata Chatib.

Perdagangan saat ini, kata Chatib yang juga pernah menjabat sebagai Kepala BKPM, hanya sektor e-commerce saja yang mengalami kenaikan. Sedangkan untuk perdagangan tradisional praktis terhenti.

Baca juga: Chatib Basri: Reformasi perlu dimulai dari hal kecil dan sederhana
Baca juga: Chatib Basri nilai penempatan dana pemerintah di bank bukan hal baru


Chatib mengatakan tekanan ekonomi akibat wabah COVID-19 tidak hanya dirasakan Indonesia tetapi juga semua negara. Berbeda dengan krisis global tahun 2008, kondisi di 2020 karena semua negara terpaksa menghentikan aktivitas ekonominya.

Menghadapi wabah, kata Chatib, membutuhkan dukungan anggaran ekstra sampai akhir tahun. Salah satu yang dapat dimanfaatkan adalah anggaran perjalan dinas yang nilainya sekitar Rp43 triliun.

"Selama PSBB ini instansi pemerintah juga tidak bisa berpergian baik di dalam maupun luar negeri, maka anggaran itu yang dialihkan  salah satunya untuk biaya kesehatan atau jaring pengaman sosial," ujar Chatib.

Ketua IBS Dr Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono, S.H., LL.M menjelaskan, dampak dari penyebaran virus corona terjadi di berbagai bidang, baik sektor riil, dunia usaha mikro, kecil dan menengah, sektor jasa keuangan dan sebagainya.

Menurut dia, kondisi saat ini telah memaksa setiap pihak melakukan penyesuaian meliputi sektor transportasi, industri manufaktur, pariwisata, perbankan serta perguruan tinggi.

Kusumaningtuti mengatakan perubahan juga dilaksanakan IBS dalam menghadapi "new normal. Salah satunya kegiatan kampus selama ini memanfaatkan layanan daring.

Selama wabah juga disediakan program beasiswa diantaranya keringanan uang pangkal bekerjasama dengan Bank BNI untuk membantu siswa kurang mampu terdampak wabah COVID-19.
Baca juga: Chatib Basri: Perlu ada perluasan bansos kelompok ekonomi menengah
Baca juga: Ekonom sarankan pemerintah fokus tangani COVID-19 di perkotaan

Pewarta: Ganet Dirgantara
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2020