Jakarta (ANTARA) - Komisi VIII DPR RI menyetujui pagu indikatif yang diusulkan Kementerian Sosial untuk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp62,024 triliun.

"Kami juga mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp4,078 triliun. Dimana rencana penggunaannya, di antaranya untuk program perlindungan sosial sebesar Rp3,360 triliun," kata Menteri Sosial Juliari P Batubara dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Baca juga: Mensos minta pendamping PKH fokus percepat penanganan kemiskinan

Dukungan terhadap pagu Indikatif didasarkan atas tingginya penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran Kemensos mencapaii 97,78 persen atau nomor satu dari lima Kementerian/Lembaga dengan anggaran terbesar.

Pemikiran umum anggota dewan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Menteri Sosial Juliari P Batubara dan jajarannya.

Rapat kerja membahas pengelolaan anggaran Kemensos yang mencakup tiga agenda, yakni Evaluasi Pelaksanaan APBN 2019, Kinerja TA 2020 dan Penanganan COVID-19, serta penyampaian Rencana Kerja Anggaran K/L 2021,

Hampir semua anggota Komisi VIII DPR RI mengapresiasi pengelolaan anggaran dan langkah Kemensos dalam penanganan pandemi, serta mendukung program Kemensos yang berorientasi memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.

Anggota Fraksi Partai Gerindra M Husni mengatakan agar program pemberdayaan sosial seperti KUBE terus ditingkatkan. "Kan anggarannya Rp20 juta, kalau perlu ditingkatkan," katanya.

Baca juga: Perluas distribusi bansos, Kemensos gandeng komunitas

Baca juga: DPR RI dukung penuh langkah Kemensos atasi dampak Covid-19


Senada dengan Husni, anggota Fraksi PKS Nurhasan menyatakan KUBE harus terus diperkuat karena untuk menciptakan mental muzzakki.

"Bukan untuk menciptakan mental mustahik. Saya sepakat KUBE ini diarahkan agar lebih eksis dan lebih produktif," katanya.

Pewarta: Desi Purnamawati
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2020