"Saya tidak takut diancam-ancam karena loyalitas saya jelas, ke Presiden," ujar Menteri Erick di Jakarta, Kamis.
Ia menyampaikan proses pemilihan komisaris dan direksi BUMN mengikuti aturan yang berlaku
"Ada proses assessment yang perlu diikuti. Direksi dan komisaris harus berakhlak. Kita masukan juga mengerti digital leadership, global business safety, customer focus, building strategic partnership," katanya.
Baca juga: Stafsus: Wajar isu pergantian pimpinan BUMN jadi perhatian publik
Ia menyampaikan berdasarkan hasil riset terhadap 500 perusahaan besar dunia, sebanyak 75 persen CEO meyakini COVID-19 memaksa untuk masuk dalam dunia digitalisasi.
"Termasuk kita semua, hidup kita harus adapatif sekarang, even ketemu vaksin kita akan berbeda gaya hidupnya," katanya.
Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga melibatkan Kementerian terkait yang berhubungan dengan sektor bisnis BUMN.
"Karena tidak mungkin BUMN Karya tidak punya hubungan baik dengan menteri PUPR," ucapnya.
Baca juga: Erick Thohir: Pergantian pimpinan tiap tahun bikin BUMN tidak stabil
Kemudian, pihaknya juga menerima masukan dari pihak lain agar diterima pasar. "Kalau membangun ekosistem baik ya harus diterima pasar," kata Erick.
Ke depan, ia juga mengatakan, BUMN tidak lagi mendapatkan alokasi APBN.
"Salah satunya yang sudah disetujui Presiden dan saya sudah sampaikan ke Menkeu dan teman-teman DPR, bahwa kita tidak mau lagi APBN ke depannya. Tapi kita satu persen dari dividen," katanya.
Erick juga mengingatkan salah satu tantangan bagi BUMN di tengah pandemi COVID-19 yakni memperbaiki rantai pasok dan logistik.
"Kita punya kekuatan pasar yang besar, jangan dikasih orang terus. Karena ke depan sendiri yang namanya global traveling, global ekonomi hari ini semua balik ke titik bilateral. Akhirnya, energy security, food security, health security, harus dijaga," kata Erick.
Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2020
