Kalau keinginan hati yah dibatalkan, tapi kan kami harus mempelajari dulu konsekuensi dalam perjanjian ituJakarta (ANTARA) - Komisi E DPRD DKI Jakarta akhirnya memutuskan untuk membawa persoalan ajang balap mobil listrik Formula E terkait biaya komitmen (commitment fee) dan kepastian kelangsungan balapan tersebut ke rapat Badan Anggaran (Banggar).
Pasalnya, saat ini Formula E yang sejatinya berlangsung tanggal 6 Juni 2020 dibatalkan menyusul paparan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19), padahal commitment fee yang telah disetorkan oleh Pemprov DKI Jakarta mencapai 31 juta pound sterling.
Terkait dengan fee tersebut, kata Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria di Jakarta, Selasa, menyebut dalam rapat bersama Jakarta Propertindo (Jakpro) dan SKPD terkait tersebut, para anggota Komisi E sepakat untuk dilakukan penarikan kembali dana tersebut yang membutuhkan sinergi antar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta.
"Kami rekomendasikan kepada pimpinan dewan supaya menggelar Banggar memanggil TAPD, termasuk BPKD. Kalau memang bisa diselesaikan di sana, nanti bisa selesai, tapi kalau memang harus sampai kepada gubernur akan kami tanyakan," kata Iman.
Baca juga: Jakpro masih negosiasikan tarik biaya komitmen dan tunda Formula E
Ke depannya, Komisi E akan mengundang lagi SKPD terkait bahkan hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menyampaikan pendapatnya pada rapat Banggar.
"Kami kan punya hak untuk bertanya kepada gubernur, jadi bisa saja (memanggil). Kemudian hasil Banggar nanti juga bisa disampaikan kepada gubernur karena perwakilan (SKPD) dia kan pasti datang," ujar Iman.
Iman tak menampik, saat rapat kerja tadi hampir semua anggota dewan yang hadir dari berbagai fraksi meminta DKI menghentikan ajang balap itu, bukan hanya menundanya.
Baca juga: Jakpro sebut biaya komitmen Formula E naik 10 persen tiap tahun
Di sisi lain, PT Jakpro diketahui setelah berkoordinasi dengan FEO sepakat ajang balap Formula E tahun 2020 ditunda pada 2021 mendatang di Kawasan Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat.
"Kalau keinginan hati yah dibatalkan, tapi kan kami harus mempelajari dulu konsekuensi dalam perjanjian itu (antara DKI dengan FEO). Makanya kami minta evaluasi, nanti saat paparan sikapnya harus gimana," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Iman mengibaratkan ajang balap Formula E di tengah COVID-19 saat ini seperti ‘kejepit’. Artinya sikap DKI terhadap ajang balap ini berada di posisi yang sulit.
Baca juga: Komisi E DPRD DKI kompak minta commitment fee Formula E ditarik
"Kita (DKI) kan sudah bayar tapi kalau tetap dilaksanakan dalam situasi perekonomian dua-tiga tahun ini belum tentu bagus. Ujungnya, pemerintah bayar (biaya komitmen) tapi tidak ada return (dampak bagi Jakarta) dan investasi kan celaka juga," ucapnya.
Di sisi lain, kata dia, DKI Jakarta sangat memperlukan dana yang cukup besar dalam penanggulangan dampak COVID-19 di ibu kota. Karenanya, Komisi E masih mencari cara supaya dana komitmen 31 juta pound sterling yang sudah terlanjur dibayar dapat dikembalikan lagi.
"Karena itu kami pelajari dulu sejauh apa nanti kalau ada penalti (sanksi) bila dana minta dikembalikan, karena ini nggak gampang. Kami juga mau tanya kepada TAPD atau Jakpro, ini masih feasible (layak) atau nggak secara b to b (business to business/ antar bisnis)," ucap Iman.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2020
