(THR) mungkin belum mengakses keseluruhan tapi setidaknya mengurangi tekanan khususnya masyarakat berpenghasilan menengah
Jakarta (ANTARA) - Ekonom Josua Pardede mengatakan tunjangan hari raya (THR) kepada sebagian aparatur sipil negara (ASN) berpotensi menahan penurunan konsumsi atau daya beli masyarakat di tengah pandemi COVID-19 karena pemerintah menyiapkan alokasi sebesar Rp29,38 triliun.

“(THR) mungkin belum mengakses keseluruhan tapi setidaknya mengurangi tekanan khususnya masyarakat berpenghasilan menengah,” katanya di Jakarta, Rabu.

Menurut ekonom Bank Permata itu, pencairan THR bagi ASN hingga eselon III itu diharapkan memberikan keyakinan konsumen dan mengurangi tekanan konsumsi untuk kinerja kuartal kedua tahun 2020.

Baca juga: Pemerintah sediakan THR untuk ASN, TNI dan Polri golongan 1 hingga 3

Meski demikian, ia mengakui pencairan THR belum cukup menutupi penurunan daya beli masyarakat lebih besar jika mencermati para pekerja atau masyarakat berpenghasilan menengah yang terpaksa dirumahkan atau bahkan sudah mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Apalagi sebagian daerah di Tanah Air sudah memberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mengendalikan penyebaran wabah virus corona.

Untuk itu, ia mendorong agar penyaluran bantuan sosial (bansos) dan jaring pengaman sosial dipercepat diikuti tata kelola yang baik agar tidak saling tumpang tindih antara bansos dari pemerintah pusat dan daerah sehingga lebih tepat sasaran.

Begitu juga insentif program kartu prakerja yang belum semua disalurkan, kata dia, bisa menyasar pekerja yang dirumahkan atau mengalami PHK.

“Jika ada tambahan bansos ke masyarakat yang turun kelas ke rentan miskin dan miskin ini akan lebih baik mengerem penurunan konsumsi rumah tangga,” katanya.

Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya mencatat penurunan konsumsi rumah tangga pada Januari-Maret 2020 mencapai 2,84 persen atau turun signifikan dibandingkan periode sama 2019 mencapai 5,02 persen.

Artinya, konsumsi langsung jatuh ketika kasus pertama COVID-19 di Indonesia diumumkan pemerintah pada 2 Maret 2020.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam kesempatan terpisah sebelumnya mengatakan kuartal kedua 2020, konsumsi diperkirakan akan lebih buruk seiring kebijakan PSBB mulai berlaku di sejumlah daerah.

“Kita melihat memang mulai April-Mei 2020 PSBB berlangsung di berbagai daerah, sehingga konsumsi dan belanja akan turun signifikan,” katanya.

Mulai Jumat (15/5) pemerintah akan mencairkan serentak THR kepada para ASN di antaranya PNS, TNI dan Polri baik pusat dan daerah dengan total alokasi mencapai Rp29,38 triliun.

Baca juga: Kemnaker luncurkan Posko Pengaduan THR 2020
Baca juga: PHRI: mayoritas pengusaha hotel tak sanggup bayar THR


Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2020