RT/RW dinilai berperan besar lakukan pengumpulan data bansos

id Kemensos,Bansos,COVID-19

Ilustrasi. Pekerja mengemas sembako bantuan sosial (bansos) di gudang distribusi, Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (29/4/2020). ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/aww.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) menilai bahwa peran RT/RW dalam melakukan pengumpulan data cukup besar agar penyaluran bantuan sosial (bansos) menjadi optimal.

"RT/RW harus kita jadikan kekuatan untuk membantu pengumpulan data di tengah pandemi COVID-19 mengingat jumlah penerima bertambah," ujar Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kemensos Asep Sasa Purnama dalam diskusi daring di Jakarta, Kamis.

Selanjutnya, ia mengatakan, data dari tingkat RT/RW diteruskann ke kelurahan hingga pemerintah daerah, yang nantinya data itu akan dikompilasi oleh pemerintah pusat sehingga ada kesamaan data penerima bansos.

Ia menambahkan pihaknya juga bakal memanfaatkan perkembangan teknologi sehingga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi lebih baik yang dapat dijadikan sebagai acuan data penerima bantuan sosial (bansos).

DTKS, lanjut dia, juga akan memadukan data yang didapat dari aksi sosial di masyarakat, baik dari perusahaan hingga lembaga swadaya masyarakat. Dengan begitu, keluarga prasejahtera akan merasakan manfaat dari bansos.

"Kita punya data dan informasi lebih dulu, tinggal dikombinasikan. Maka itu data terpadu itu juga harus kita modernisasi dengan berbasis IT," ucapnya.

Di tengah pandemi COVID-19 ini, Asep mengemukakan, jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) meningkat menjadi 20 juta, dari 15,2 juta KPM. Penambahan itu diiringi dengan peningkatan nilai manfaat menjadi Rp200.000 per KPM per bulan untuk periode Maret-Desember.

Dalam kesempatan sama, peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Pingkan Audrine Kosijungan mengatakan proses verifikasi yang valid atas data para KPM diperlukan untuk memastikan bantuan ini tepat sasaran dan berdampak kepada yang berhak menerima.

"Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu terus berkoordinasi untuk memastikan validitas data KPM dan perlunya pemeriksaan secara langsung di lapangan untuk memastikan kebenarannya," katanya.

Hal itu, lanjut dia, penting untuk memastikan penerima bantuan ini tidak tumpang tindih dengan penerima bantuan skema yang lain.

Baca juga: Pemerintah salurkan tujuh program bansos ke warga terdampak COVID-19
Baca juga: Sri Mulyani: Lebih dari separuh rakyat Indonesia tersentuh bansos


Pewarta : Zubi Mahrofi
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar